Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemenhub Bakal Atur Penggunaan Sepeda saat Pandemi

Kementerian Perhubungan menilai penggunaan sepeda pada masa pandemi Covid-19 perlu diatur dalam regulasi untuk mencegah risiko penularan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 26 Juni 2020  |  16:18 WIB
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut perlu adanya regulasi yang mengatur pengguna sepeda menangkap adanya tren meningkatnya budaya bersepeda di masyarakat di masa new normal ini.

Regulasi tersebut dapat dimasukkan dalam revisi UU No.22/2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan menteri perhubungan, atau hanya aturan dari pemerintah daerah baik Gubernur atau Walikota/Bupati.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pembelian sepeda di beberapa toko memang meningkat, karena minat masyarakat bersepeda semakin tinggi. Hal ini terangnya, seperti yang terjadi di Tokyo, Jepang yang terjadi peningkatan pengguna sepeda sebagai moda alternatif menghindari Covid-19 yang mungkin menyebar di angkutan umum.

"Mereka menghindari kereta yang penuh dan potensi penyebaran Covid-19 menggunakan sepeda, ada kecenderungan demikian. Namun, di Indonesia ini dari sisi pembelian sepeda di toko ada kenaikan, tapi kecenderungan jadinya kebutuhan berolah raga atau kepentingan pribadi," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/6/2020).

Dia menyebut saat ini tengah menyiapkan aturan mengenai personal mobile device, penggunaan alat pribadi untuk kepentingan masyarakat. Aturan ini terangnya, sudah ditandatangani Menhub guna meregulasi penggunaan kendaraan personal seperti hoverboard, sepeda listrik, otoped, unicycle, skuter listrik hingga sepeda.

Aturannya sudah diharmonisasi dengan berbagai kementerian terkait, tinggal menunggu afirmasi dari Kemenkumham. Kendaraan tertentu dengan penggerak listrik ini jelasnya, diharapkan menjadi kendaraan first mile dan last mile yang digunakan dari rumah ke tempat angkutan umum dan dilanjut untuk penggunaan sampai ke tujuan.

Menurutnya, ada kecenderungan tren sepeda di Indonesia digunakan bukan sebagai angkutan transportasi sehari-hari, tetapi sebagai media berolah raga atau sosialisasi. Adapun, secara regulasi penggunaan sepeda sudah dicantumkan dalam UU No.22/2009 yang termasuk ke dalam kendaraan dengan penggerak bukan mesin.

Khusus kendaraan jenis ini terangnya, biasanya diatur oleh pemerintah daerah. Pihaknya, akan mendorong aturan dibentuk oleh pemerintah dearah seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Solo dan Bandung.

"Mungkin ini sejalan revisi UU No. 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas polri, nampaknya klasifikasi jenis moda transportasi darat perlu ada perbedaan dengan yang lama, sepeda motor mesin, penggerak hewan dan manusia, klasifikasi listrik, ada yang sepeda listrik dan onthel," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sepeda Kemenhub
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top