Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia akibat Covid-19 berkisar 9,7-10,2 persen atau 26,2 juta - 27,5 juta pada 2020 dengan berbagai intervensi sosial dan ekonomi seperti bantuan sosial dan yang lainnya.
Untuk diketahui, tingkat kemiskinan pada September 2019 adalah 9,22 persen atau mencapai 24,79 juta orang.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Maliki mengatakan bahwa intervensi yang akan dilakukan harus berdasarkan analisis yang cermat.
"Masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 adalah penduduk dengan pekerjaan di sektor informal. Di Indonesia hampir 50 persen penduduk bekerja di sektor informal," ujarnya dalam sebuah webinar, Rabu (24/6/2020).
Dari hampir 50 persen penduduk yang bekerja di sektor informal, sekitar 65 persen di antaranya adalah penduduk miskin. Pandemi virus corona penyebab Covid-19 bisa menyebabkan pergeseran status ekonomi penduduk yakni dari yang miskin menjadi miskin kronis atau kelompok miskin baru.
Dengan berbagai upaya atau intervensi di sektor sosial dan ekonomi, peran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota menjadi sangat vital dalam proses pemulihan sosial-ekonomi pascapandemi.
Baca Juga
Maliki menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus sigap dan tepat dalam mengambil kebijakan di tiga sektor yakni kesehatan, sosial, dan ekonomi.
"Sepakat [sistem perencanaan, penganggaran, analisis dan evaluasi kemiskinan terpadu] hadir membantu pemda untuk melakukan analisa sosial dan ekonomi," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak data seperti data susnas, DTKS, sakernas, data keuangan daerah, hingga data podes (potensi desa).
Data itu bisa membantu pemda membuat kebijakan yang adaptif atau sesuai dengan kondisi terdampak, perencanaan yang sesuai dengan target, dan penganggaran berdasarkan bukti dan fakta.
"Sepakat juga akan diarahkan bagaimana iita bisa mengintervensi by name by address, dan juga kita bisa memonitornya," ujar Maliki.
Pada akhirnya, bisa mendukung pemda dalam menekan angka kemiskinan sehingga pada 2024 target zero poverty bisa tercapai.
