Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perpres 60 Tahun 2020 Dukung Pembangunan di Lahan Reklamasi

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam aturan baru tersebut, pembangunan di atas lahan reklamasi diperbolehkan.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 12 Juni 2020  |  17:30 WIB
Sebuah truk melintas di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. - ANTARA/Galih Pradipta
Sebuah truk melintas di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo baru-baru ini meresmikan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam aturan baru tersebut, pembangunan di atas lahan reklamasi diperbolehkan.

Padahal, selama ini pembangunan di lahan reklamasi bahkan diharapkan tak dilanjutkan lagi dengan banyaknya masalah yang bisa ditimbulkan.

Hal itu tertera dalam Pasal 81 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pembangunan boleh dilakukan di Zona B8, ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Adapun, di pulau-pulau tersebut diberikan izin untuk melakukan aktivitas permukiman dan fasilitasnya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendukung pusat pembangkit tenaga listrik, pariwisata, kegiatan industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Namun, ditentukan pula bahwa aktivitas yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan peruntukkan pulau utama yang berada di depannya. Pasal 121 huruf h menyebutkan agar intensitas ruang di Pulau Reklamasi memiliki koefisien zona terbangun paling tinggi 40 persen.

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa aturan tersebut tak serta merta mendukung dibangunnya kembali pulau reklamasi baru dan hanya mengacu pada pulau-pulau yang sudah ada atau eksisting.

“Sebenarnya kita bukan mau menghidupkan kembali reklamasi. Tapi karena dulu sudah ada beberapa pulau reklamasi, ya sekarang kita akui,” kata Sofyan saat konferensi pers, Jumat (12/6/2020).

Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki menambahkan bahwa Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini akan merevisi Perpres Nomor 58 Tahun 2008. Abdul mengatakan bahwa nantinya untuk wilayan perairan akan diatur dalam perpres tersendiri dan tak mengatur reklamasi secara khusus.

“Nanti peraturan reklamasi ada di sana [perpres lain]. Tapi, pulau reklamasi yang sudah muncul sebagai daratan nanti diatur di sini [Perpres Nomor 60 Tahun 2020],” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jabodetabek tata ruang wilayah Nasib Reklamasi Teluk Jakarta
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top