Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pemberian dukungan kepada BUMN berupa dana talangan dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dibutuhkan sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemerintah akan memberikan dukungan dana kepada BUMN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp143,63 triliun. Sebanyak 75 persen-nya atau merupakan pencairan utang, 11 persen PMN dan 14 persen dana talangan.
“Dana talangan ini merupakan seperti pinjaman umumnya, di mana harus dikembalikan, plus bunga juga. Tapi kalau bisa bunganya 1 persen. Memang ini realitas yang harus dihadapi,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Dia menjelaskan mayoritas BUMN mendapat tekanan yang cukup besar dari dampak Covid-19. Arus kas BUMN secara total, lanjutnya, diperkirakan telah mengalami penurunan sekitar Rp100 triliun. Oleh karena itu, dukungan kepada BUMN bersifat mendesak dan dibutuhkan.
Dia menjelaskan dukungan dalam penyertaan modal akan diberikan kepada empat BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Rp1,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp6 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC sebesar Rp500 miliar.
Dia menjelaskan penyertaan modal kepada Hutama Karya (HK) tak lain merupakan dukungan untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Proyek ini masuk dalam jajaran proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.
Baca Juga
Tak hanya memita PMN, Erick mengatakan Kementerian BUMN juga mencari solusi lain untuk meringankan beban Kementerian Keuangan ke depannya. Salah satunya dengan mendorong HK menarik pinjaman jangka panjang berupa obligasi global senilai US$600 juta.
“Kita mencari solusi juga solusi lain, karena kita tahu beban menteri keuangan sudah cukup berat. Alhamdulillah kita mendapat kepercayaan untuk menerbitkan global bond, jadi proyek jangka panjang dibiayai utang jangka panjang, kita coba selesaikan mismatch selama ini,” katanya.
Sementara itu, untuk PMN, penyertaan modal tambahan oleh negara dibutuhkan karena perusahaan ini berperan cukup besar dalam memberikan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dia menjelaskan perseroan memiliki sebanyak 6,6 juta nasabah yang perlu dilindungi. PMN memerlukan tambahan modal untuk melakukan pelonggaran beban pokok dan utang kepada nasabah yang banyak terdampak Covid-19.
“Awalnya PMN bukan menjadi prioritas kami di BUMN, tapi karena Covid-19 dan ada program stimulus, maka akhirnya kita harus menyelamatkan 6,6 juta nasabah yang ada di situ. Sehingga, para kredit ultramikro bisa tetap sustain atau bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Alasan yang sama juga digunakan untuk meminta tambahan PMN kepada BPUI. Dua anak usahanya, Jamkrindo dan Askrindo memiliki banyak penjaminan dalam kredit kepada sektor UMKM dan KUR. Tambahan modal diperlukan agar dua perusahaan tersebut tetap hidup.
Sementara itu, untuk ITDC pinjaman diberikan karena proyek pengembangan Kawasan Mandalika yang dikerjakan perseroan merupakan PSN. Sama halnya, dengan HK, perseroan mengemban tugas penting untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Di sisi lain, Erick menjelaskan program dana talangan akan diberikan kepada lima BUMN dengan total nilai Rp19,65 triliun. Dana diberikan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan baik bunga maupun pokoknya.
Penerima dana talangan adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3,5 triliun, Perum Perumnas Rp650 miliar, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebesar Rp1 triliun, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar Rp4 triliun.
Dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi pemberian dana talangan bersama dengan Kementerian Keuangan. Sejauh ini pilihan yang tersedia adalah pemberian dana talangan melalui Bank pelat merah atau menggunakan special mission vehicle milik Kementerian Keuangan.
“Jadi khusus untuk dana talangan, konsep pembicaraannya seperti itu, apakah keputusannya sudah dilakukan? Belum, masih dalam proses, tapi kalau yang PMN dan utang sendiri sudah final,” katanya.
Erick menjelaskan pemberian dana kepada Garuda dibutuhkan karena perusahaan ini merupakan flag carrier atau maskapai nasional. Selain itu, kondisi perseroan saat ini mengalami tekanan yang cukup berat akibat dampak Covid-19.
Kendati demikian, dia menegaskan Kementerian BUMN tidak hanya akan mengandalkan bantuan pemerintah untuk membantu kondisi perseroan. Pihaknya juga telah mendorong sinergi dengan Angkasa Pura untuk memperkuat efisiensi bisnis Garuda.
Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong maskapai tersebut untuk melakukan negosiasi total dengan para lessor atau pihak penyedia penyewaan pesawat. Dia bahkan menegaskan tidak akan membayarkan tagihan kepada lessor yang terindikasi melakukan fraud.
“Kami juga lakukan negosiasi total, kepada lessor, bahkan kami mendapat dukungan luar biasa dari KPK [Komisis Pemberantasan Korupsi] untuk deals yang berindikasi fraud. Kami tidak akan mau bayar lah, karena ini indikasi fraud.”
Sementara itu, pemberian dana talangan kepada Kereta Api Indonesia atau KAI secara khusus akan diberikan untuk memenuhi kewajiban perseroan terkait proyek Light Rail Train (LRT) Jabodebek.
“Karena ini masuk PSN, dan ini sebelumnya sudah diajukan cukup lama. Sebenarnya, dalam payung kesepakatan waktu itu, saat ada cost yang overrun, pemerintah harus masuk, tapi di sini disepakati, pemerintah memberi dana talangan dulu untuk menjadi cashflow LRT Jabodebek,” jelasnya.
Kebutuhan menjaga arus kas juga menjadi alasan pemberian dana talangan untuk Perumnas. Perusahaan tersebut, mengalami kesulitan likuiditas karena penjualannya mandek di tengah pandemi. Perseroan bahkan sempat menunda pembayaran surat utang yang jatuh tempo pada April.
“Kalau Perumnas tidak sehat akan mengunci, Himbara tidak mau keluar, di Perumnas tidak ada uang juga, sedangkan perumahan prasejahtera ini harus jalan, maka disepakati dengan Menteri Keuangan, Perumnas harus diberikan dana talangan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk Perkebunan Nusantara, pemberian dana talangan untuk mendukung program perseroan dalam menggenjot produksi gula untuk konsumsi. Dia optimistis, jika program ini berjalan maka swasembada gula konsumsi akan tercapai.
Dia juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah melakukan berbagai upaya efisiensi di tubuh perusahaan. Salah satunya dengan memangkas jumlah direksi dari Perkebunan Nusantara I hingga Perkebunan Nusantara XIV.
Pemerintah juga tengah melakukan upaya restrukturisasi cukup besar untuk utang-utang Perkebunan Nusantara yang mencapai sekitar Rp48 triliun. Dia menyatakan restrukturisasi sama besarnya dengan restrukturisasi yang dilakukan di Krakatau Steel.
“Nanti juga ada program restrukturisasi besar seperti di Krakatau Steel. Di KS sudah berjalan, kita sudah selesaikan restrukturisasi utang terbesar dalam sejarah BUMN dan mereka sekarang sudah bisa mengeluarkan EBITDA positif Rp1 triliun,” jelasnya.
Meski begitu restrukturisasi besar di Krakatau Steel juga harus tersendat oleh dampak Covid-19. Perseroan mendapati penurunan permintaan signifikan sepanjang April—Mei. Hal ini lanjutnya seolah memupus performa positif yang dicatatkan perseroan pada kuartal I/2020.
Oleh karena itu, alasan tersebut juga menjadi pertimbangan pemerintah memberikan dana talangan kepada Krakatau Steel. Menurutnya, penurunan performa KRAS saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal melainkan eksternal.
