Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan pergantian sejumlah direktur utama BUMN Karya besar di Tanah Air dalam waktu hampir bersamaan dinilai terburu buru. Meski begitu, hal itu diyakini bukan bentuk pembersihan melainkan upaya penyegaran.
“Saya melihat penggantian para Dirut itu terlalu terburu-buru. Tidak ada kebutuhan mendesak saat ini dan idealnya dilakukan tahun depan, sekarang tidak urgent,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, seperti dikutip Sabtu (6/6/2020).
Seperti diketahui, sejumlah Dirut BUMN Karya yang mengalami pergantian berasal dari PT Waskita Karya (WASKITA), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Hutama Karya (HK), PT Adhi Karya (ADHI), dan menyusul PT Wijaya Karya (WIKA).
Seluruh dirut BUMN Karya itu dicopot kecuali Budiharto yang mendapat posisi baru dari sebelumnya Dirut di Adhi sekarang memimpin Hutama Karya.
Deddy menjelaskan, dari semua yang diganti, dua di antaranya sudah melewati usia produktif yaitu Dirut Waskita Karya dan Hutama Karya.
Kondisi keuangan kelima perusahaan itu umumnya cenderung baik, kecuali HK dan Waskita yang pendapatannya cenderung menurun dan memiliki beban utang cukup besar.
Menurut Deddy, isu pergantian para Dirut BUMN Karya itu sudah lama beredar sehingga tidak mengejutkan. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menduga pencopotan para Dirut BUMN Karya tersebut bukanlah akibat kinerja yang buruk.
“Setahu saya bukan karena kinerja ya, sebab mereka yang diganti itu semuanya adalah ujung tombak pelaksanaan visi Presiden Jokowi di bidang percepatan pembangunan infrastruktur periode pertama kemarin,” ujarnya.
Deddy melihat pergantian itu bertujuan untuk penyegaran atau tour of duty dan kaderisasi. Ia membenarkan ada dirut yang diganti karena faktor usia seperti Dirut Waskita dan Dirut HK.
"Kalau yang lain saya kira untuk penyegaran dan tour of duty. Tapi mari kita lihat saja nanti seperti apa, saya yakin Pak Erick Thohir paham bagaimana menilai kemampuan dan potensi dari para Dirut yang diganti itu. Saya tidak melihat bahwa ada upaya pembersihan, pasti ada skenario yang dibuat Kementerian BUMN,” kata Deddy.
Meski begitu, pihaknya menilai pergantian itu terlalu terburu-buru lantaran sejumlah BUMN Karya itu sedang memasuki masa suram dan menghadapi tantangan berat. Kondisi makro ekonomi sedang kurang baik, ditambah dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan terhadap korporasi sangat besar.
“Beban utang jangka panjang dan pendek, cost of fund investasi di masa lalu, minimnya proyek baru baik melalui APBN atau market adalah sedikit di antara masalah mendesak yang harus dihadapi para Dirut baru itu,” ujarnya.
Karena itu, kata Deddy, para Dirut baru BUMN Karya tersebut harus segera memikirkan cara untuk melakukan restrukturisasi utang dan bisnisnya, melakukan negosiasi, dan mencari sumber pembiayaan baru.
“Harusnya ada masa transisi, minta para dirut itu menyelesaikan berbagai masalah yang menumpuk sebelum digantikan. Ini agar para dirut yang baru tidak kesulitan ketika mengambil posisi itu,” lanjutnya.
Deddy menyampaikan, BUMN seperti WIKA dan PP itu revenue-nya dari APBN, masing-masing sekitar 16 persen dan 27 persen sedangkan sisanya adalah dari investasi dan market swasta maupun BUMN. Artinya, para dirut baru itu harus punya kemampuan teknis keuangan yang andal dan jaringan pembiayaan serta dukungan market yang kuat.
“Mari kita sama-sama lihat apakah mereka para dirut yang baru itu bisa menjadi harapan bagi perbaikan BUMN itu atau justru menjadi bom waktu,” tutup Deddy.
Seperti diketahui sebelumnya, pada pekan pertama Juni 2020, sejumlah korporasi pelat merah marak melakukan bongkar pasang jajaran komisaris dan direksi. Setidaknya terdapat 6 perusahaan di bawah Kementerian BUMN yang mengubah jajaran komisaris dan direksi.
