Bisnis.com, JAKARTA— World Bank mengkritik dana bantuan sosial atau bansos yang dilakukan Indonesia. Berikut rekomendasinya.
Dalam publikasi World Bank berjudul 'Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision', Indonesia dinilai sudah memiliki landasan bansos yang solid dengan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Kartu Prakerja dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meski demikian, menurut World Bank, RI masih perlu mengembangkan kebijakan pengaman sosial yang lebih komprehensif untuk melindungi masyarakat menengah dan rentan guncangan perekonomian.
Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuat proteksi minimum bagi setiap lapisan umur dalam rangka mempertahankan konsumsi masyarakat ke depan.
Caranya, perlu ada integrasi antara PKH dan Program Indonesia Pintar, peningkatan cakupan PKH dan Kartu Sembako dengan pemberian yang mencukupi dan dengan manfaat yang spesifik, serta meningkatkan proteksi bagi lansia dan kelompok disabilitas dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Berdasarkan penghitungan World Bank, reformasi bansos yang ditawarkan oleh World Bank ini bakal memakan biaya sebesar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
World Bank menilai RI memiliki kemampuan untuk membiayai bansos bahkan hingga 1,8 persen dari PDB. Adapun, racikan strategi yang diperlukan yakni mengurangi pengecualian pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini tidak tepat sasaran, meningkatkan tarif cukai rokok (CHT) serta mengurangi subsidi energi.
