Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kapal Wajib Gunakan Bahan Bakar Rendah Belerang pada 2020, Kemenhub: Jalan Terus

Penggunaan bahan bakar rendah belerang membuat industri perkapalan harus menambah biaya untuk menyesuaikan mesin serta membeli bahan bakar yang lebih mahal.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 17 Mei 2020  |  22:07 WIB
Ilustrasi./Pelni
Ilustrasi./Pelni

Bisnis.com, JAKARTA – Para pemilik kapal harus memastikan mesin yang dimiliki mampu digerakan dalam bahan bakar rendah belerang.

Kondisi ini seiring kepastian langkah Kementerian Perhubungan untuk menjalankan secara penuh IMO 2020 Fuel Sulphur Regulation yang telah resmi dijalankan semenjak awal 2020 ini.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Sudiono mengatakan penggunaan bahan bakar rendah sulfur telah mulai dijalankan.

“Sudah berjalan dan kami sudah meminta Pertamina tidak lagi menyediakan [bahan bakar] high sulfur dan hanya menyediakan low sulfur,” jelas Sudiono, Minggu (17/5/2020).

Saat ini mesin kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia menggunakan pendekatan kadar belerang tinggi sekitar 3,5 persen. Dengan aturan dilarangnya bahan bakar tinggi belerang ini maka para pemilik kapal harus menanggung tambahan dua beban yakni modifikasi mesin agar sesuai serta tambahan biaya, karena bahan bakar jenis rendah belerang lebih mahal dibandingkan tinggi belerang.

Payung hukum agar lebih ramah lingkungan ketika beraktivitas di laut ini atau memasuki era IMO2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014. Dimana pada pasal 36 menetapkan batas maksimum kandungan sulfur pada bahan bakar kapal (bunker fuel) sebesar 0,5 persen mulai tanggal 1 Januari 2020.

Kemudian, dilanjutkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar Kapal.

Terakhir, pada 4 Januari 2019, DJPL menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/1/2/DK-2019 tentang penyampaian hasil sidang Komite Perlindungan Lingkungan Perairan (Marine Environment Protection Commitee) ke 73 yang ditujukan kepada seluruh UPT DJPL dan stakeholder terkait.

Pada sisi suplai, Pertamina menyatakan mampu menyediakan 380.000 KL per tahun bahan bakar yang sesuai regulasi,

Selama ini Pertamina memproduksi MFO 180 High Sulphur (kandungan sulfur 3.5% m/m) sebanyak 1.9 juta KL/tahun. Bahan bakar dengan belerang tinggi ini selain diserap industri perkapalan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan PLN dan industri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Harga BBM pertamina kapal Kemenhub
Editor : Anggara Pernando
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top