Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Persilahkan Publik Kritisi dan Gugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya mempersilahkan kepada sejumlah pihak yang tak menyukai isi setiap pasal maupun ayat dapat dilakujan gugatan dan diuji ke Mahkamah Konsitusi.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 14 Mei 2020  |  20:22 WIB
Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan batu bara di Indonesia. - Bloomberg/Dadang Tri
Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan batu bara di Indonesia. - Bloomberg/Dadang Tri

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pihak akan menggugat revisi UU Mineral dan Batubara atas UU nomer 4 tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat hukum.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya mempersilahkan kepada sejumlah pihak yang tak menyukai isi setiap pasal maupun ayat dapat dilakujan gugatan dan diuji ke Mahkamah Konsitusi.

"Bagus dong. Silahkan, lakukan gugatan, kalau ada pasal dan ayat yang dianggap bertentangan dengan konstitusi kita, untuk diuji di Mahkamah Konstitusi," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2020).

Menurutnya, pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu merupakan jalan yang terbaik. Pihaknya menyadari bahwa revisi UU Minerba ini belumlah menyenangkan semua pihak.

Namun demikian, Sugeng meyakini bahwa RUU ini akan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini terutama yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan pertambangan di Indonesia.

"UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan. UU nomer 4/2009 ini masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama Komisi VII dengan Pemerintah pada Senin (11/5/2020), Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba DPR Rj Bambang Wuryanto meminta pihak yang tak cocok dengan isi dari UU Minerba ini untuk melakukan judical review.

"Kalau enggak cocok, mekanisme yang ada dan isi, dilakukan judical review. Enggak perlu memborbadir Whatsapp ke anggota Panja. Mohon maaf, itu namanya teror," katanya.

Dia menuturkan banyak DIM yang sama dari periode DPR 2014-2019 sehingga enggak perlu dibahas. Untuk diketahui, RUU Minerba ini merupakan aturan carry over dari periode yang lalu.

Pembahasan DIM itu dilakukan oleh Panja yang dibentuk Komisi VII DPR sejak Februari 2020 bersama dengan pemerintah. Setelah dibahas, 938 DIM itu telah mengerucut menjadi 29 masalah.

"Anggota DPR sesuai dengan kewenangan yang dipunyai berdasarkan UU memiliki mandat politik yang berkuasa penuh membentuk UU. Pembahasan RUU ini dilakukan harmonisasi dan diskusi panjang bersama pemerintah sehingga enggak ada DPR yang suka-suka dan enggak ada juga Pemerintah yang suka-suka," ucap Bambang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

minerba dpr mahkamah konstitusi
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top