Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih belum memberikan kejelasan mengenai cara membiayai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020.
Dalam Perppu No. 1/2020 sendiri memang tidak dijelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan Program PEN ini. Hanya dijelaskan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan keuangan dalam menjalankan usahanya.
Program ini dapat dilaksanakan melalui PMN, investasi pemerintah, kegiatan penjaminan, serta penempatan dana.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan bahwa peraturan pemerintah tentang skema pembiayaan untuk menyokong program ini masih dirancang. Nantinya, akan ada perjanjian tersendiri antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia (BI) mengenai skema pembiayaan dari Program PEN ini.
"Ini kalau sudah akan kita share, ini sedang kita selesaikan dan memang akan kita bedakan dengan pembiayaan defisit anggaran," kata Luky, Jumat (8/5/2020).
Menurut Luky, pembiayaan berserta pelaksanaan Program PEN akan tertuang secara gamblang setelah Rancangan PP mengenai Program PEN sudah selesai. Keputusan mengenai Program PEN juga perlu mempertimbangkan aspirasi dari Komisi XI DPR RI.
Baca Juga
Meski belum ada kejelasan dari pemerintah, BI justru memiliki skenario khusus untuk membiayai Program PEN lewat SBN.
Di hadapan Komisi XI DPR RI, Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM dengan penundaan angsuran 6 bulan membutuhkan likuiditas sekitar Rp140 triliun hingga Rp160 triliun bila seluruh kredit UMKM direstrukturisasi. Untuk korporasi, diperlukan sekitar Rp400 triliun hingga Rp425 triliun bila seluruh kredit direstrukturisasi.
Lebih lanjut, perbankan sendiri memiliki SBN yang bisa di-repo ke BI sebesar kurang lebih Rp750 triliun. Bila 52 persen hingga 56 persen SBN ini di-repo ke BI, maka kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan SBN untuk Program PEN berkisar Rp140 triliun hingga Rp170 trilun.
"Ini kami usulkan di-repo ke BI untuk menambah likuiditas, jangka waktu dan jumlahnya monggo diatur. Kami buka lelang sesuai kebutuhan bank," kata Perry, Rabu (6/5/2020).
Bila SBN perbankan yang di-repo ke BI tak mencukupi, barulah pemerintah masuk dengan penempatan dana PEN kepada bank peserta dan BI akan menjadi pembeli dari SBN tersebut.
Perry juga menekankan bahwa SBN khusus ini harus bersifat tradeable dengan yield yang tidak lebih rendah dari biaya operasi moneter agar BI dapat melakukan kontraksi operasi moneter ke depan untuk menghindari kenaikan inflasi karena belimpahnya likuiditas ke depan.
