Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPRD DKI Minta Sri Mulyani Selesaikan Utang Dana Bagi Hasil

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai bansos bagi 1,1 juta warga Jakarta.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 Mei 2020  |  21:34 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada tim Bisnis Indonesia saat wawancara eksklusif di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bisnis - Abdullah Azzam
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada tim Bisnis Indonesia saat wawancara eksklusif di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melunasi utang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil.

Dana bagi hasil (DBH) ini, menurut dia, menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak corona di Jakarta.

"Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu," kata Mujiyono melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Menkeu sebelumnya mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan social (bansos) bagi 1,1 juta warga Jakarta. Informasi tersebut dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Mujiono menjelaskan bahwa semestinya pemerintah pusat segera melunasi utangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp2,56 triliun, padahal utang DBH tahun lalu ke Pemprov DKI mencapai Rp5,10 triliun dan DBH tahun ini pada kuartal II mencapai Rp2,40 triliun. Jadi total utang Kemenkeu ke DKI saat ini mencapai Rp7,5 triliun, tetapi  baru dibayar Rp 2,56 triliun.

"Harusnya piutang DBH Pemprov dilunasi, jangan cuma separuh! Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan pemprov," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini menyatakan bahwa tidak benar bila Pemprov DKI kehabisan uang untuk membantu warga sebab anggarannya masih banyak, bahkan Pemprov masih memiliki dana belanja tak terduga yang mencapai Rp897 miliar.

Sementara itu, dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I baru sekitar Rp179,40 miliar. Jumlah tersebut hasil dari perhitungan bansos senilai Rp149.500 yang dibagikan kepada 1,2 juta kepala keluarga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani dana bagi hasil

Sumber : Tempo.co

Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top