Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya pemulihan perekonomian bagi kesejahteraan rakyat pada 2021, usai pandemi virus corona (Covid-19) berakhir.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui telekonferensi, Kamis (30/4/2020).
Tito berharap pandemi Covid-19 dapat berakhir tahun ini. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan skenario pemulihan pascapandemi, terutama di sektor ekonomi dengan membuka kembali aktivitas bisnis, bahkan membuka lapangan kerja baru.
“Saya yakin Tuhan baik dengan kita. [Jika] tahun 2020 selesai krisis ini, maka tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi di sektor-sektor yang memajukan kesejahteraan rakyat,” kata Tito.
Pemerintah, lanjutnya, juga mulai menyusun rencana pengembangan sumber daya alam yang bernilai tambah.
“Membuka sektor manufaktur dan juga kemajuan teknologi informasi, mengembangkan jasa modern seperti startup unicorn. Selain itu, [membuka] lapangan kerja baru yang perlu diraih oleh pemuda Indonesia,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang mencakup pada pembangunan SDM, kesehatan, pendidikan. Selain itu, pemerintah akan kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur, jalan, dermaga, bandara, terminal dan lainnya untuk menjamin konektivitas.
Guna mendukung skema pemulihan, Tito juga menyebutkan perlu adanya penyederhanaan regulasi yang tidak penting.
Dalam pembukaan Musrenbangnas 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa rencana kerja anggaran pemerintah (RKAP) 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi.
Langkah itu diambil untuk mengejar target rencana pemerintah jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
"Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi, guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema RKAP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial," ujarnya.
Suharso menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional. Wabah tersebut berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.
Pandemi itu, urainya, menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020. Bahkan wabah ini berpengaruh pada kondisi ekonomi 2021.
"Dampak lainnya adalah berkurangnya pembiayaan pembangunan 2020 akibat pengalihan pembiayaan ke Covid-19," jelas Kepala Bappenas.
