Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Ekesekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan program tersebut bukan bantuan sosial (bansos) yang dipersiapkan untuk memitigasi dampak virus Corona (Covid-19).
Menurutnya, pemerintah sudah menurunkan porsi pelatihan dan menambah insentif bagi peserta program. Alokasi dana untuk pelatihan yang semula mencapai Rp5 juta diturunkan menjadi Rp1 juta. Sementara itu, insentif pascapelatihan yang semula hanya Rp500 ribu dinaikkan menjadi Rp2,4 juta per peserta.
"Makanya Pak Jokowi menyebut Kartu Prakerja sebagai semi bansos karena harus menyesuaikan dengan situasi ekonomi masyarakat saat ini. Ini namanya non-consumer consumption," katanya saat diskusi virtual, Rabu (29/4/2020).
Menurutnya, instrumen untuk bansos yang sudah dilakukan pemerintah, antara lain Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Pemerintah Non-Tunai, dan lainnya. Total alokasi dana untuk seluruh program bansos diperkirakan mencapai Rp22 triliun.
Dia menambahan instrumen-instrumen tersebut dikeluarkan untuk mendukung biaya hidup masyarakat secara langsung.
Sementara itu, lanjutnya, jika merujuk pada Perpres 38/2020 tentang Kartu Prakerja tujuan program justru untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing.
Baca Juga
"Jadi pelatihan bisa tiga-tiganya langsung atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya saja. Kami yakin peserta juri terbaik bagi pilihan mereka sendiri. Kami berusaha memonitor pilihan masyarakat," imbuhnya.
Denni mengibaratkan program Kartu Prakerja sebagai bayi yang baru lahir. Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan penerapan program di lapangan. Termasuk kendala-kendala yang dihadapi masyarakat saat proses pendaftaran, verifikasi data, pelatihan, maupun pascapelatihan.
Pemerintah bisa memberikan subsidi kepada produsen, atau lembaga-lembaga pelatihan. Namun, karena ini kebijakan baru pemerintah memberi uangnya kepada konsumen. Dengan demikian, masyarakat mendapat uang dan kebebasan yang mereka inginkan.
Denni mengatakan proses umpan balik akan menjadi pertimbangan utama untuk melanjutkan kerja sama, baik dengan penyedia jasa pelatihan maupun peserta. Itu sebabnya pemerintah menggunakan market place dan format digital untuk mengeksekusi program Kartu Prakerja.
"Dengan adanya e-market place kita bisa compare. E-market place bermanfat bagi konsumen untuk mencairkan dana, menghubungkan, dan memberi feed back bagi konsumen. Feed back melalui pemberian bintang dan ulasan, dalam waktu cepat kita dapat informasi," jelasnya.
Pada gelombang pertama, peserta yang dinyatakan lolos mencapai 168.111 orang dan gelombang kedua sebanyak 288.154 orang. Sementara itu, gelombang ketiga masih berproses.
Sejauh ini, pemerintah sudah mengirimkan insentif sebesar Rp3,55 juta kepada peserta yang dinyatakan lolos di gelombang kedua. Pemerintah masih menetapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program ini. Dari totall tersebut, kuota peserta yang disiapkan pemerintah sebanyak 5,6 juta orang.
