Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang hunian bersubsidi menagih realisasi stimulus bidang perumahan senilai Rp1,5 triliun yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal April lalu.
Stimulus itu berupa skema subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp800 miliar dengan tenor selama 10 tahun dan Rp700 miliar untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan bahwa pengembang hunian bersubsidi menanti realisasi stimulus yang dijanjikan untuk 175.000 unit.
"Ternyata sampai hari ini belum dapat direalisasikan. Infonya masih menunggu memo pencairan dana dari Kemenkeu, juga sampai hari ini PKO [perjanjian kerja sama operasional] antara Kementerian PUPR, PPDPP dan bank pelaksana BTN, BNI, BRI belum ditandatangani," ujar Daniel melalui siaran pers, Rabu (29/4/2020).
Menurutnya, pengembang membutuhkan stimulus tersebut mengingat segmen rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terus bergerak.
Selain itu, stimulus tersebut diharapkan dapat memudahkan akad KPR sekaligus menjaga arus kas pengembang untuk membayar tenaga kerja, kontraktor, maupun material yang berdampak pada 170 industri lainnya yang juga menyerap tenaga kerja.
Baca Juga
Daniel mengatakan bahwa sektor perumahan menengah bawah juga setidaknya dapat menyerap tenaga kerja informal yang sangat banyak dan padat karya. Setiap satu unit rumah subsidi, kata dia, setidaknya dapat menyerap kurang lebih 12 sampai 15 tenaga kerja informal.
Apalagi, jika setiap tenaga kerja informal di sektor perumahan ini menafkahi dua anggota keluarga lainnya, maka sektor perumahan subsidi MBR ini dapat menafkahi belasan juta jiwa dengan asumsi 300.000 unit rumah MBR yang dibangun.
"Dahsyat, ternyata sektor perumahan subsidi MBR ini menyerap tenaga kerja yang sangat luar biasa dibutuhkan di seluruh Indonesia saat ini, apalagi saat dampak pandemi Covid-19. Dengan stimulus senilai Rp1,5 triliun, dapat menafkahi 13,5 juta jiwa atau senilai kurang lebih Rp3 triliun hingga Rp4,5 triliun," ujar Daniel.
Selain stimuls yang diharapkan, Daniel juga meminta agar pihak terkait memikirkan kelancaran dan kemudahan akad KPR yang saat ini masih terhambat dan dinilai lebih sulit dari sebelumnya.
