Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi risiko pelanggaran mudik mayoritas akan dilakukan oleh pengguna sepeda motor, karena bisa mencari jalur yang tidak melewati titik pemeriksaan dari pemerintah.
Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Irfansyah menuturukan pemudik yang menggunakan sepeda motor memiliki potensi pelanggaran cukup besar terhadap pelarangan aktivitas mudik.
"Kami sadar bahwa pemudik sepeda motor juga cukup besar, itu perlu kami amati kemungkinan mereka untuk lolos dari wilayah penyegatan juga cukup besar," jelasnya, Rabu (22/4/2020).
Dia menekankan guna mengantisipasi pelanggaran dari pengguna sepeda motor tersebut, Kemenhub berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di daerah tempat asal pemudik agar dapat dicegat dan dihentikan sejak awal.
Menurutnya, melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas masalah karantina ataupun isolasi mandiri ini bisa dapat dilakukan. "Jadi kalau hari ini selesai regulasinya target kami dari bidang hukum mudah-mudahan besok dari Kemenhub regulasi akan keluar," imbuhnya.
Dia juga menyebut rencana secara paralel juga Presiden akan mengeluarkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) atau peraturan presiden (perpres) yang melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran pada 2020.
Baca Juga
D sisi lain, mengenai sanksi ada dua skenario besar, dimana pada 24 April hingga 7 Mei 2020 masyarakat masih akan diminta melakukan putar balik. Kemudian, saknsi tegas akan diberlakukan setelah 7 Mei 2020.
"Kalau orang tetap memaksa keluar dari wilayah PSBB tentu ada saksi yang tegas. Kami berharap 24 April-7 Mei tidak ada orang melintas lagi, kecuali memang ada titik tertentu yang tidak bisa kami monitor," ujarnya.
