Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 senilai Rp36,19 triliun untuk bantu mengatasi pandemi virus corona baru COVID-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo mengatakan sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah dalam rangka untuk membantu mengatasi Covid-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020.
"Jadi, dari total anggaran Rp120 triliun Kementerian PUPR tahun 2020, direalokasi dan di-refocusing sebesar Rp36,19 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta secara virtual pada Senin (13/4/2020).
Basuki menjelaskan untuk realokasi terdiri dari anggaran yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung pada bantuan sosial (bansos) dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 sebesar Rp24,53 triliun.
Basuki mengatakan langkah tersebut sesuai dengan instruksi Presiden untuk realokasi dan refocusing anggaran.
Adapun sumber realokasi ini, imbuhnya, pertama memangkas 50 persen perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja serta sejenisnya seperti seminar.
Kemudian, membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan dengan tetap dilakukan tender namun pelaksanaannya di tahun depan. "Istilah kami dijereng, tadinya single year jadi multi years, jadi bisa ditunda ke tahun depan," ujarnya.
Kemudian, paket software yang bisa ditunda juga diberhentikan, baru tahun depan dikerjakan.
Selain itu, untuk refocusing anggaran, yaitu untuk melaksanakan pembangunan langsung yang diperlukan untuk mengatasi COVID-19, totalnya bernilai Rp1,66 triliun.
Dana itu akan digunakan untuk prasarana observasi rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rp400 miliar; rehabilitasi rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta; serta untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya.
Selain itu, Kementerian PUPR mempercepat realiasi program Padat Karya Tunai (PKT) dengan anggaran sebesar Rp10,22 triliun.