Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani: KSSK Bukan Hanya Diawasi DPR, Tetapi Allah SWT

Sri Mulyani berjanji KSSK akan melakukan penanganan stabilisasi sistem keuangan dengan hati-hati.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 07 April 2020  |  08:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menghadiri rapat kerja gabungan di DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat ini membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III. Rapat ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam program JKN. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menghadiri rapat kerja gabungan di DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat ini membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III. Rapat ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam program JKN. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati berjanji Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan bekerja sesuai aturan dan bersikap prudent untuk memitigasi dampak virus Corona (Covid-19) ke perekonomian Indonesia.

KSSK terdiri dari empat lembaga, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"KSSK akan melakukan penanganan dengan hati-hati. Kami enggak hanya diawasi DPR, tetapi Allah SWT," ujarnya saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI, Senin sore (6/4/2020).

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tersebut cacat logika hukum. 

Sri Mulyani menambahkan beleid tersebut menjadi dasar hukum bagi KSSK untuk melakukan penanganan dampak virus Corona terhadap perekonomian. Pemerintah juga menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp405 triliun yang digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, misalnya anggaran penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus untuk dunia usaha serta UMKM.  

Dari total Rp405 triliun, pemerintah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70 triliun untuk relaksasi pajak, dan Rp150 triliun untuk dunia usaha dan UMKM. 

Terkait penanganan kesehatan, pemerintah juga memberikan insentif kepada dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas merawat dan menyelamatkan pasien Covid-19. Sri Mulyani juga menepis tanggapan salah satu anggota dewan yang menyebut pemerintah memberikan insentif karena banyaknya tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas.

"Kami enggak punya intention [maksud] bahwa nyawa ada harganya dalam rupiah atau dolar. Masalah kesehatan menjadi prioritas bersama," jelas Sri Mulyani.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani kssk
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top