Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BUMN Diminta Serap Produk Perikanan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli produk perikanan masyarakat.
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 04 April 2020  |  10:47 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA - HO/KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA - HO/KKP

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli produk perikanan masyarakat.

Hal ini disampaikan Edhy saat rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui video conference di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Menurut dia, hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi tetapi ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap. Mereka takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi COVID-19.

"Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujarnya dikutip dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2020).

Edhy menyebut KKP sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya. Dia juga mengharapkan optimalisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudidaya.

"Kami miliki lebih dari 100 ribu [ton kapasitas] cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyrakat, dapat ditempatkan di cold storage," tegasnya.

Selain itu, Edhy mengusulkan agar para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam, sebagai pelaku UMKM yang tergolong masyarakat miskin, untuk masuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Saat ini, KKP sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat. Dia yakin, bila skema tersebut berjalan penyerapan produk perikanan akan maksimal.

Untuk pelaku industri pengolahan ikan, Edhy mengusulkan adanya insentif fiskal terkait PPh Pasal 25 sebesar 30 persen hingga 6 bulan. Kemudian insentif ekspor dan insentif pinjaman berbunga lunak atau tanpa bunga bagi unit pengolahan ikan.

Maskapai pun diminta menunda kenaikan harga kargo produk perikanan ke luar negeri sampai kondisi kembali normal. Bila dipaksakan dengan harga tinggi, Edhy khawatir pelaku usaha mengalami kebangkrutan.

Saat ini hanya ada satu yang beroperasi untuk mengangkut produk perikanan. Dia berharap ada penambahan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kkp produk perikanan
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top