Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BUMN Diminta Serap Produk Perikanan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli produk perikanan masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA/HO-KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA/HO-KKP

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli produk perikanan masyarakat.

Hal ini disampaikan Edhy saat rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui video conference di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Menurut dia, hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi tetapi ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap. Mereka takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi COVID-19.

"Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujarnya dikutip dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2020).

Edhy menyebut KKP sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya. Dia juga mengharapkan optimalisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudidaya.

"Kami miliki lebih dari 100 ribu [ton kapasitas] cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyrakat, dapat ditempatkan di cold storage," tegasnya.

Selain itu, Edhy mengusulkan agar para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam, sebagai pelaku UMKM yang tergolong masyarakat miskin, untuk masuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Saat ini, KKP sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat. Dia yakin, bila skema tersebut berjalan penyerapan produk perikanan akan maksimal.

Untuk pelaku industri pengolahan ikan, Edhy mengusulkan adanya insentif fiskal terkait PPh Pasal 25 sebesar 30 persen hingga 6 bulan. Kemudian insentif ekspor dan insentif pinjaman berbunga lunak atau tanpa bunga bagi unit pengolahan ikan.

Maskapai pun diminta menunda kenaikan harga kargo produk perikanan ke luar negeri sampai kondisi kembali normal. Bila dipaksakan dengan harga tinggi, Edhy khawatir pelaku usaha mengalami kebangkrutan.

Saat ini hanya ada satu yang beroperasi untuk mengangkut produk perikanan. Dia berharap ada penambahan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Desyinta Nuraini
Editor : Nurbaiti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper