Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan Rp75 triliun untuk program kesehatan sebagai langkah mitigasi Covid-19. Namun,efektivitas dana tersebut dinilai bergantung pada strategi dan apa yang jadi prioritas pemerintah.
Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menuturkan pemerintah perlu memprioritaskan satu dari sekian program kesehatan. Menurutnya, apibila bicara soal dana alokasi tersebut, dia menilai sejatinya masih kurang.
“Kalau fokus di hilir aja, ya pembiayaaan itu akan butuh sangat besar. Artinya dari hulu ke hilir dibutuhkan intervensi,” kata Adib, Rabu (1/4/2020).
Dalam hal ini dia menjelaskan sektor hulu yang perlu menjadi fokus adalah penerapan rapid test. Dia mengaku terlepas dari kontroversi manfaat penggunaan alat rapid test, program tersebut harus diprioritaskan.
“Bagaimana rapid test itu bisa cepat mengeluarkan hasil dan dikoordinasikan dengan seluruh faskes, kemudian tracing, isolasi atau karantina. Terus kemudian baru terkait dengan penanganan di rumah sakitnya [hilir].”
Dia mengatakan tenaga medis dan rumah sakit adalah benteng terakhir. Dengan demikian, menurutnya, yang harus difokuskan adalah deteksi dini, pembatasan pergerakan dan sosialisasi yang masif.
Baca Juga
Adapun sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020) mengumumkan bahwa pemerintah menyediakan anggaran Rp75 triliun, yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD).
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain sebagainya.
Di samping, itu anggaran bidang kesehatan juga akan dialokasikan untuk memperbarui rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
“Insentif dokter, santunan kematian tenaga medis sebesar Rp300 juta, dukungan tenaga medis, serta penangan kesehatan lainnya,” tambah Jokowi.
