Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai bisa mengadopsi jejaring pasar sebagaimana diterapkan di DKI Jakarta di daerah-daerah lain yang terdampak Covid-19, dengan memanfaatkan anggaran senilai Rp25 triliun yang dialokasikan sebagai cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar serta logistik.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hatarti menilai anggaran tersebut sudah cukup untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang aktivitasnya terdampak kebijakan pembatasan sosial demi meredam penyebaran Covid-19 karena disiapkan berdasarkan simulasi. Menurutnya, unsur yang membutuhkan dukungan kala pandemi ini adalah pasokan dan logistik yang terjaga.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah tambahan biaya untuk mendukung logistik. Misal PD Pasar Jaya yang sudah menggandeng 88 pasar guna mewujudkan jasa pengiriman, pasti perlu anggaran untuk beban yang sebelumnya tidak ada. Begitu pun anggaran agar harga kebutuhan tetap stabil dengan pengadaan stok kebutuhan dalam jumlah tertentu," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2020).
Perumda Pasar Jaya tercatat mulai memfasilitasi jasa pengiriman dari sejumlah pasar di wilayah DKI Jakarta langsung ke konsumen. Dalam mekanisme ini, pembeli dapat langsung menghubungi pedagang yang terdaftar.
Enny menilai hal selanjutnya yang perlu dipastikan adalah mekanisme dari realisasi anggaran ini. Dia menyebut koordinasi penyaluran kebutuhan pokok melalui jejaring pasar bisa diterapkan di kota-kota lain meski penerapan kebijakan pembatasan sosialnya tidak seketat Jakarta.
"Langkah PD Pasar Jaya ini merupakan suatu terobosan, tinggal bagaimana mekanisme pendanaannya. Kalau Rp25 triliun ini kan dari pemerintah pusat dan tentunya akan disiplin," lanjutnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Enny mengemukakan jaminan pasokan pangan harus mempertimbangan dua skema, yakni skema yang mengakomodasi pasokan kebutuhan bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke atas serta pasokan bagi masyarakat perekonomian menengah ke bawah yang kemampuan ekonominya terdisrupsi persebaran virus corona.
"Masyarakat menengah ke bawah terpaksa tidak bisa beraktivitas akibat virus ini perlu dijamin kompensasinya dan mendapat bantuan sembako. Pada prinsipnya pasokan ini untuk menjamin kebutuhan ekonomi terpenuhi," lanjut Enny.
