Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Minyak Tertekan, SKK Migas Persilahkan KKKS Tunda Proyek Migas

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Aburrahman mengatakan, untuk kegiatan dengan skala yang tidak prioritas dapat ditunda sementara agar para KKKS bisa lebih efisien.
Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia berfoto bersama di deoan sumur minyak tertua di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (28/1/2020)./Bisnis - Dwi Nicken Tari
Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia berfoto bersama di deoan sumur minyak tertua di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (28/1/2020)./Bisnis - Dwi Nicken Tari

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama memprioritaskan kegiatan produksi pada saat kondisi pelemahan harga minyak.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Aburrahman mengatakan, untuk kegiatan dengan skala yang tidak prioritas dapat ditunda sementara agar para KKKS bisa lebih efisien.

Fatar mengklaim, sejauh ini para KKKS masih bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Kendati demikian, dia mengimbau KKKS mengutamakan efisiensi dalam operasional hulu migas.

“Hanya program yang berdampak ke produksi dulu yang prioritas lainnya bisa ditunda,” katanya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2020).

Dia menambahkan, SKK Migas akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia, termasuk usulan-usulan dari KKKS.

Dia menjelaskan, pada saat ini pihaknya bersama dengan KKKS masih fokus terhadap target produksi.

“Kebijakan sudah kami siapkan, tapi belum kami keluarkan, yang kami lihat sekarang bagaimana KKKS itu bertahan dari profit and loss dibiaya langsung produksi,” katanya.

Di sisi lain, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menambahkan, melemahnya harga minyak dunia di bawah level US$30 per barel akan memberikan pengaruh terhadap kinerja KKKS.

Untuk itu, pihaknya memfasilitasi dan mencoba meninjau untuk dilakukannya efisiensi besar-besaran, khususnya untuk KKKS yang memiliki biaya operasi yang tinggi.

“Kami diskusi me-review program kerja yang tidak prioritas ya langsung kami dropped,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper