Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Padat Karya Tunai atau cash for work pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp8,64 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yaitu pembangunan jembatan gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Adapun percepatan program padat karya Kementerian PUPR tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Corona atu COVID-19 yang terjadi saat ini.
Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang disampaikan saat konferensi video Rapat Terbatas dari Istana Merdeka, Jumat (20/3/2020).
"Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa program Padat Karya Tunai di semua kementerian dan lembaga harus diperbanyak. Satu-dua Kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di Kementerian lain. Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana,” kata Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia menambahkan hal tersebut karena pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.
“Sesuai arahan Presiden saat Ratas, kami akan fokuskan realisasi program Padat Karya Tunai di lingkungan Kementerian PUPR," kata Basuki dalam keterangan resminya, Jumat (20/3/2020).
Pada 2020, Program Pamsimas akan dilaksanakan di 5.053 desa dengan anggaran Rp767 miliar, Sanimas di 1.026 lokasi dengan anggaran Rp398 miliar, P3TGAI di 6.000 lokasi dengan anggaran Rp1,350 triliun, dan jembatan gantung 148 unit senilai Rp710 miliar.
Kemudian, program Kotaku di 364 kelurahan dengan anggaran Rp259 miliar. Selanjutnya, program Pisew di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp79 miliar, peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166.000 unit dengan anggaran Rp3,497 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 12.750 unit dengan anggaran Rp818 miliar.
Adapun program Pamsimas dan Sanimas merupakan program padat karya yang akan dilaksanakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
Beberapa kegiatan Pamsimas yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru, perluasan dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah.
Adapun beberapa kegiatan Sanimas yaitu prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan MCK, dan sambungan rumah (SR).
Program padat karya selanjutnya dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air adalah P3TGAI yang tersebar di 6.000 lokasi.
Program ini bertujuan untuk menyediakan air bagi kawasan perdesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kecil (luas kurang dari 150 ha), irigasi tersier, dan atau irigasi desa yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Metode pelaksanaan P3TGAI dengan Swakelola - Pola Pemberdayaan – Partisipatif – Padat Karya dengan anggaran Rp200 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87 persen atau Rp195 juta dan pendampingan oleh P3A sebesar 13 persen atau Rp30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja.
Saat ini sebanyak 1.075 desa sudah mempersiapkan atau memulai kegiatan sosialisasi, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan fisiknya mulai awal April 2020.
Selanjutnya, program Kotaku yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Pada 2016-2019, Kotaku telah mencakup 5.086 kelurahan. Lima komponen kegiatan KOTAKU adalah perbaikan saluran, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan ruang terbuka hijau (RTH).
Kemudian, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dibawah tanggungjawab Ditjen Perumahan, baik berupa peningkatan kualitas ataupun pembangunan rumah baru.
Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp35 juta. Adanya stimulus ini diharapkan timbul prakarsa dan upaya masyarakat untuk menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, dimana salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama.
