Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pelibatan KPK dalam Sistem Logistik Perlu Dikaji Ulang

Langkah yang ditempuh pemerintah berpeluang menjadikan sektor logistik nasional makin highly regulated.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 19 Maret 2020  |  20:44 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan logistik nasional sebagai upaya menekan biaya justru dinilai makin memperpanjang mata rantai proses.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menjelaskan mata rantai proses logistik akan semakin panjang, karena harus melewati pertimbangan dari lembaga antirasuah tersebut.

“Ini memang baru asumsi kami, mengingat pelibatan KPK baru disampaikan oleh Menko [Perekonomian] Airlangga. Namun, pemerintah pasti sedang menyiapkan langkah-langkah untuk itu,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Lebih lanjut Siswanto mengungkapkan langkah yang ditempuh pemerintah berpeluang menjadikan sektor logistik nasional makin highly regulated. Alhasil, alih-alih menurunkan biaya logistik, malah justru berisiko meningkat.

Menurutnya, pemerintah harus kembali mengingat kebijakan menekan dwelling time yang dilakukan pada lima tahun yang lalu. Berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk menekan dwelling time, justru memicu kenaikan biaya logistik.

“Mengapa? Karena lift-off dan lift-on kargo makin tinggi demi mengurangi penumpukan kontainer di CY [container yard],” imbuhnya.

Dia mengharapkan pemerintah sebaiknya mengurungkan niatnya untuk melibatkan KPK dalam kegiatan logistik nasional. Biarkan saja bisnis berjalan sebagaimana biasa.

Pihaknyamenilai apabila ada perbuatan melanggar hukum dalam proses bisnis sebaiknya serahkan kepada sistem hukum yang berlaku. Pelibatan KPK bisa disebut sebagai extra judicial dan hal seperti ini biasanya akan membuat tingkat kepastian hukum atau legal certainty di mata internasional makin turun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK logistik
Editor : Rio Sandy Pradana
0 Komentar

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top