Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan logistik nasional sebagai upaya menekan biaya justru dinilai makin memperpanjang mata rantai proses.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menjelaskan mata rantai proses logistik akan semakin panjang, karena harus melewati pertimbangan dari lembaga antirasuah tersebut.
“Ini memang baru asumsi kami, mengingat pelibatan KPK baru disampaikan oleh Menko [Perekonomian] Airlangga. Namun, pemerintah pasti sedang menyiapkan langkah-langkah untuk itu,” katanya, Kamis (19/3/2020).
Lebih lanjut Siswanto mengungkapkan langkah yang ditempuh pemerintah berpeluang menjadikan sektor logistik nasional makin highly regulated. Alhasil, alih-alih menurunkan biaya logistik, malah justru berisiko meningkat.
Menurutnya, pemerintah harus kembali mengingat kebijakan menekan dwelling time yang dilakukan pada lima tahun yang lalu. Berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk menekan dwelling time, justru memicu kenaikan biaya logistik.
“Mengapa? Karena lift-off dan lift-on kargo makin tinggi demi mengurangi penumpukan kontainer di CY [container yard],” imbuhnya.
Dia mengharapkan pemerintah sebaiknya mengurungkan niatnya untuk melibatkan KPK dalam kegiatan logistik nasional. Biarkan saja bisnis berjalan sebagaimana biasa.
Pihaknyamenilai apabila ada perbuatan melanggar hukum dalam proses bisnis sebaiknya serahkan kepada sistem hukum yang berlaku. Pelibatan KPK bisa disebut sebagai extra judicial dan hal seperti ini biasanya akan membuat tingkat kepastian hukum atau legal certainty di mata internasional makin turun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
