Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut telah mengirimkan draft Peraturan Presiden terkait dengan energi baru dan terbarukan.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan draf beleid yang salah satunya akan mengatur harga jual beli listrik tersebut ke Presiden Joko Widodo.
“Sudah minggu lalu,” katanya di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Kendati demikian, Sutijastoto belum dapat membeberkan kapan beleid baru tersebut akan diterbikan.
Dia menuturkan, pembenahan harga menjadi salah satu fokus pemerintah di sektor energi baru dan terbarukan guna mendorong investasi yang memiliki nilai keenomoian lebih wajar agar lebih menarik bagi para pengambang.
“Untuk panas bumi di pisah. [ada] di Peraturan Menteri sendiri nanti dan dimasukkan di Perpres, tapi panas bumi, Permen sendiri. Pak menteri sedang carikan formula supaya panas bumi open kredit,” jelasnya.
Baca Juga
Dalam penelusuran Bisnis, pemerintah akan mengeluarkan skema harga beli listrik yang disesuaikan dengan biaya produksi masing-masing jenis EBT.
Di sisi lain, Pemerintah menargetkan investasi pada sektor energi baru dan terbarukan bisa menyentuh US$20 miliar pada 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan sebesar 700 gigawatt (GW).
Dia menargetkan hingga 2025 mendatang porsi EBT terhadap bauran energi nasional menyentuh 23 persen yang pada saat ini baru 9 persen-10 persen.
"Investasi EBT sampai 2024 US$20 miliar. Ini suatu peluang bisa kita manfaatkan dan kembangkan. Bagaimana kita bisa mengkonversi energi, di sini inovasi memang sangat penting," katanya di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
