Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sempat Menolak, Freeport Akhirnya Bayar Pajak Air Rp1,4 Triliun

Pembayaran tersebut dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada Oktober 2019 dan tahap kedua pada 2021.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 01 Maret 2020  |  07:01 WIB
Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. - Antara
Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen PT Freeport Indonesia telah merealisasikan tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp1,4 triliun.

Pembayaran tersebut dibagi dalam dua tahap, pertama senilai Rp700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun US$15 juta atau setara dengan Rp160 miliar pada Oktober 2019.

Untuk pembayaran tahap kedua pajak air permukaan Frerport akan dilakukan pada 2021 sesuai dengan kesepakatan senilai Rp700 miliar ditambah US$15 juta per tahun atau setara sekitar Rp160 miliar lebih, sebagaimana yang sudah disepakati dan diatur oleh izin usaha pertambangan khusus.

"Khusus untuk 2020 Freeport akan membayar pajak air permukaan senilai US$15 juta per tahun sesuai dengan perjanjian kesepakatan dengan Pemprov Papua," ungkap Vice Presiden Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama, Minggu (1/3/2020).

Pembayaran pajak air permukaan Freeport, telah dilakukan melalui setoran uang dari Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua melalui Bank Papua pusat di Jayapura.

Riza menyebutkan komitmen manajemen perseroan untuk membayar kewajiban pajak air permukaan patut diberikan apresiasi karena ini menjadi bukti kepedulian perusahaan merealiasikan hak kewajiban kepada pemerintah daerah.

Meski persoalan pajak air permukaan sempat menjadi sengketa hukum antara Pemprov Papua dengan Freeport Indonesia hingga ke Mahkamah Agung, menurut Riza hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dengan Freeport.

Menyinggung pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi perusahaan, Riza menyampaikan tidak ada masalah karena untuk IUPK sudah dikantongi Freeport Indonesia hingga 2041.

Berdasarkan data sengketa pajak air permukaan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT Freeport Indonesia sudah berlangsung sejak 2011.

Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda No.5/1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tarif Rp10/m3.

Sementara, Pemprov Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua No.4/2011 tentang Pajak Daerah, senilai Rp 120/m3.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Freeport freeport indonesia

Sumber : Antara

Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top