Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha semen mengungkapkan sejumlah beban usaha terkait kebijakan pemerintah kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pemanufaktur meminta agar Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melindungi pabrikan lokal dengan mengeluarkan atau menyesuaikan peraturan untuk meringankan beban oversupply serta melonggarkan program pengurangan angkutan over dimention over load (ODOL).
PT Semen Indonesia Tbk. menyatakan keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/2019 tentang Impor Semen dan Clinker membuat utilitas pabrikan terseret lebih jauh di tengah era oversupply saat ini.
Kapasitas terpasang industri semen tahun ini mencapai 113,82 juta ton, sedangkan permintaan di dalam negeri tahun lalu hanya 69,865 juta ton.
"Izin pabrik baru masih terjadi. Di akhir tahun ini ada penambahan kapasitas 9 juta ton dan ini akan mempersulit persaingan," ujar Direktur Utama Hendi Prio Santoso di Gedung Nusantara DPR, Selasa (18/2/2020).
Hendi menyebut penghentian penerbitan izin pembangunan pabrik bisa menjadi opsi. Hendi memberikan contoh bahwa Vietnam telah menutup investasi ke industri semennya hingga kadar oversupply berada di level 5 persen.
Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat Utilitas rata-rata pabrikan semen pada tahun lalu ditutup di level 68,73 persen. Angka tersebut naik 553 basis poin (bps) dari tahun sebelumnya di posisi 63,2 persen.
Adapun, enam dari tujuh pabrikan pada 2018 memiliki utilitas di bawah 60 persen dengan pabrikan terendah memiliki utilitas 27,8 persen.
Sementara itu, Hendi menilai tantangan industri semen pada tahun ini akan datang dari perlambatan ekonomi global akibat perang dagang yang menyebabkan resesi global. Menurutnya, revisi Permendag No. 9/2019 dan moratorium penutupan izin pabrik baru dapat meringankan beban pabrikan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Semen Baturaja Tbk. Jobi Triananda Hasjim menyatakan pembatasan angkutan dalam program ODOL akan mempengaruhi distribusi semen di pulau Sumatra. Menurutnya, pabrikan semen perlu waktu untuk menyesuaikan strategi dengan program tersebut.
"Dengan adanya oversupply, krisis ekonomi menurunkan daya beli, kalau diterapkan [ Zero ODOL] saat ini akan ada peningkatan biaya distribusi," katanya.
Jobi menyatakan pihaknya sudah mencoba menggunakan kereta barang sebagai salah satu opsi distribusi semen di Tanah Andalas. Oleh karena itu, Jobi meminta para legislator untuk mendukung perseroan dalam inisiasi tersebut.
Jobi pun meminta pemerintah untuk menggunakan semen sebagai bahan baku konstruksi jalan. Pasalnya, ujarnya, penggunaan semen sebagai bahan baku memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan penggunaan aspal.
"Jalan kelas satu dan kelas dua di provinsi yang selalu dilapisi aspal bisa dilapisi semen. Semen sekarang dibuat di dalam negeri, sedangkan aspal masih impor," katanya.
