Ida Fauziyah: Omnibus Law tak Kesampingkan Perlindungan Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan meninggalkan perlindungan terhadap pekerja.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 14 Februari 2020  |  11:36 WIB
Ida Fauziyah: Omnibus Law tak Kesampingkan Perlindungan Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar telekonferensi dengan para petugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) perwakilan pejabat RI di sejumlah negara di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Reno Esnir

Bisnis.com, PEKANBARU - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan meninggalkan perlindungan terhadap pekerja.

Kendati beleid yang telah diserahkan kepada DPR pada awal pekan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencipakan lapangan kerja, Menaker Ida mengatakan di dalamnya tetap memperjuangkan hak-hak dan perlindunan bagi pekerja.

“UU ini sama sekali tidak mengesampingkan perlindungan pekerja kita. Makanya yang masuk ke dalam omnibus law itu tidak hanya UU Ketenagakerjaan, tapi juga UU BPJS dan UU SJSN, untuk memastikan pekerja kita mendapat perlindungan, termasuk perlindungan K3,” katanya usai memimpin Upacara Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Riau di lapangan komplek PTPN V di Pekanbaru, Jumat (14/2/2020).

Adapun, RUU Cipta Kerja berisikan 15 bab dan 174 pasal yang meliputi pelbagai klaster itu disebut Ida merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membuka pintu dunia kerja bagi sekitar 7 juta pengangguran dan angkatan kerja baru di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan draf itu berisi aturan-aturan yang mendukung terbukanya lapangan kerja. 

Draf, kata dia, juga mendukung terciptanya kebijakan-kebijakan strategis dalam menghadapi situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. 

Pada saat bersamaan dengan disorongkannya draf RUU Cipta Kerja ke lembaga legislatif, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar demonstrasi di depan gedung Parlemen. Mereka menuntut pemerintah tak mengurangi hak-hak buruh dalam RUU tersebut. 

"Kalau Omnibus Law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh, kami akan tolak habis-habisan," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Ia mengatakan, sejak awal, buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan beleid tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
omnibus law

Editor : Sutarno
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top