Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek (OTJ) berbentuk badan layanan umum (BLU) dinilai tidak tepat dan lebih baik memperkuat regulator yang sudah ada.
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan saat ini keberadaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai otoritas yang mengelola urusan transportasi di Jabodebatek sudah sangat baik dan perlu dibesarkan.
"Kalau sekarang keberadaan BPTJ digugat karena tidak maksimal perannya untuk mengatasi masalah transportasi di wilayah Jabodetabek, maka itu bukan salah BPTJ, melainkan kesalahan politik yang tidak ingin ada lembaga baru setingkat menteri," paparnya kepada Bisnis, Selasa (11/2/2020).
Menurutnya, kalau ingin peran BPTJ dapat ditingkatkan, maka perlu diberbesar pula 'bajunya' dengan menambah anggaran dan otoritasnya. Dengan diperbesar menjadi OTJ seperti rencana awal maka peran BPTJ akan optimal.
Dengan demikian, tuturnya, pembentukan badan baru tidak diperlukan lagi karena badan baru akan tumpang tindih dengan BPTJ.
"Badan baru dalam bentuk BLU itu hanya cocok untuk operator, bukan regulator dan sekaligus eksekutor," tegasnya.
Baca Juga
Dia bercerita sudah mengikuti perkembangan Kota Jakarta dan sekitarnya dengan wilayah aglomerasinya, atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Jabodetabek.
Dia mengingat kembali usulan Gubernur DKI Jakarta (1997 – 2007) Sutiyoso atau lebih dikenal dengan sebutan Bang Yos untuk membentu kawasan Megapolitan yang dikepala oleh seorang yang level menteri.
Sayangnya usulan Bang Yos tersebut disampaikan pada masa akhir masa jabatannya sehingga dicurigai sebagai akal-akalan mencari jabatan baru saja. Namun hasil kajiann JUTPI II (2010) yang merekomendasikan perlu dibentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ), secara tidak langsung membenarkan usuan Bang Yos tesebut.
Pada kurun 2010-2011 atas dorongan UKP4, Kementerian Koordinator Perekonomian giat untuk menginisasi pembentukan OTJ.
"Beberapa kali saya ikut rapat mengenai rencana pembentukan OTJ tersebut sampai ada draf Rencana Peraturan Presiden (Raperpres) tentang OT. Namun setelah draf Raperpres selesai, konon Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta tidak setuju karena ada kewenangan-kewenangan mereka yang akan diambil oleh OTJ," terangnya.
Akhirnya, pada saat Jokowi menjadi Presiden, dia memerintahkan mewujudkan badan tersebut. Namun, karena terlanjur termakan oleh komitmennya sendiri untuk tidak membentuk badan baru setingkat kementerian, maka solusinya adalah membentuk badan setingkat direktorat jendral di bawah Kementerian Perhubungan.
Pembentukan badan ini diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan di bawah kepemimpinan Elly Adriana Sinaga dan kemudiaan dibantu oleh MTI di bawah kepemimpinan Danang Parikesit.
"Saya tergabung dalam tim MTI ini menyiapkan draf Raperpres Pembentukan BPTJ, Penyusunan struktur kelembagaan BPTJ, dan draf RITJ yang kemudian menjadi Perpres No. 55/2018," paparnya.
Kepala BPTJ Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti mengungkapkan pihaknya belum dapat bicara banyak terkait pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek ke depan.
Menurutnya, mengenai organisasi sudah banyak dibahas melalui Sekretaris negara, Sekretaris Kabinet dan Bappenas dengan berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan studi dari negara lain seperti badan otoritas.
"Jadi fungsinya berbentuk holding company, Kami inginnya ada penguatan fungsi organisasi, sehingga kami lebih siginifikan perannya dalam tata transportasi di Jabodetabek," paparnya.
