Bisnis.com, JAKARTA — Dalam menjalankan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru, pemerintah diharapkan agar melakukan persiapan yang matang guna menjawab tantangan-tantangan yang bakal dihadapi ke depan.
PriceWaterhouseCoopers Indonesia menilai bahwa pemerintah sebaiknya belajar dari pengalaman terkait dengan proyek-proyek serupa di negara-negara lain atau mengacu pada best practice yang sudah diakui secara internasional untuk memitigasi berbagai risiko yang muncul.
Berdasarkan kajian yang dilakukan PwC Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan oleh Julian Smith Capital Projects & Infrastructure Advisory PwC Indonesia dan Widita Sardjono, Technology Consulting Leader PwC Indonesia yang diterima Bisnis pada 10 Januari 2020 menyatakan bahwa setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjalankan proyek pembanguna ibu kota yang baru.
Aspek pertama yang perlu diperhatikan ialah isu strategis mengenai alasan pemindahan ibu kota.
Dalam hal ini, PWC Indonesia melihat bahwa pemerintah telah menetapkan isu strategis dengan cukup jelas karena berbagai faktor sudah dipertimbangkan mulai dari kritisnya persediaan air di Jakarta hingga pemilihan lokasi di luar Jawa untuk memperkuat persatuan nasional.
Aspek yang kedua ialah pertimbangan ekonomi. PwC Indonesia menilai bahwa pemerintah sebaiknya merumuskan dan memperhitungkan dengan lebih terperinci agar desain yang sedang dikembangkan dapat memberi manfaat yang maksimal dan dapat dijadikan sebagai percontohan bagi kota lainnya di Indonesia.
Baca Juga
Beberapa manfaat ekonomi dan sosial yang perlu menjadi perhatian pemerintah di ibu kota yang baru adalah desain yang digunakan harus dapat menambah proporsi perjalanan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki.
Selain itu, sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) juga dapat diberlakukan untuk mengatur penggunaan kendaraan pribadi.
Hal tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk merancang dan mengembangkan konsep kota pintas yang terintegrasi sejak awal.
Manfaat ekonomi dan sosial berikutnya (kedua) yang perlu diperhatikan adalah peningkatan faktor keberlanjutan di semua aspek mulai dari metode konstruksi yang berkelanjutan, desain hemat energi, penggunaan energi terbarukan dalam sebuah jaringan, hingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Sementara itu, aspek ketiga dan keempat yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk proyek ibu kota baru ialah isu komersial dan isu finansial. Kedua aspek tersebut dinilai sebagai kunci untuk mewujudkan manfaat ekonomi dan strategis proyek.
Untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang cukup besar, PwC Indonesia mendorong agar Pemerintah Indonesia untuk belajar dari negara-negara lain seperti Inggris dan Belanda yang telah berhasil menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan fasilitas pemerintahan.
Aspek terakhir (kelima) yang perlu dipertimbangkan adalah isu manajemen. Pemerintah diharapkan agar mampu membentuk otoritas ibu kota baru yang berwenang secara penuh dengan struktur organisasi dan tata kelola yang transparan dan didukung oleh project management office yang kuat, serta dipandu oleh rencana realisasi manfaat yang komprehensif.
Selayaknya proyek berskala besar lainnya, proyek ibu kota negara yang baru juga berpotensi menghadapi beberapa batasan regulasi.
PwC Indonesia menilai bahwa ibu kota baru dapat menjadi wilayah terbatas untuk uji coba regulasi, mirip dengan koridor ekonomi timur di Thailand yang menjadi lokasi untuk menyesuaikan berbagai regulasi yang diberlakukan khusus di dalam wilayah terbatas itu saja.
