Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mendorong kementerian/lembaga dapat meningkatkan antisipasi risiko kerusakan barang milik negara akibat bencana alam melalui asuransi. Tahun ini aset negara di 10 kementerian akan dijamin asuransi.
Melalui unit kantor vertikal yang tersebar di beberapa wilayah, DJKN telah mengimbau unit-unit kementerian/lembaga untuk segera menindak lanjuti barang milik negara (BMN) yang terdampak akibat banjir di Jakarta awal tahun ini.
DJKN telah mendata BMN Kemenkeu yang yang terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Direktur BMN Encep Sudarwan mengatakan sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk mengamankan BMN.
"Apalagi BMN semakin meningkat dan semakin bernilai, sehingga perlu mengantisipasi risiko yang akan terjadi," kata Encep di Jakarta pada Jumat (10/1/2019).
Pada 2019 pemerintah telah mengasuransikan BMN dengan aset Kemenkeu menjadi pilot project. Kemenkeu telah mengasuransikan 1.360 BMN senilai Rp10,8 triliun.
Adapun total premi senilai Rp21 miliar berupa gedung dan bangunan kepada konsorsium asuransi. Pada 31 Desember 2019 pihaknya sudah menandatangi cover note untuk perpanjangan jaminan asuransi tersebut.
"Tahun ini coba ke 10 kementerian lain, polanya sama seperti Kementerian Keuangan. Kenapa belum semua, karena dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Mengenai banjir Jakarta pada awal tahun ini, lanjutnya, terdapat lima kementerian/lembaga yang terdampak. Dia mengatakan klaim asuransi telah diajuan, meski untuk pencairan dan nilainya masih dalam proses perhitungan.
"Kami telah bertemu loss adjuster yang akan menghitung berapa nilai kerugiannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut," kata Encep.
Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata memaparkan lima gedung yang terdampak antara lain gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung dengan nilai pertanggungan Rp8,4 miliar.
Kemudian, gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Rp6,3 miliar, dan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Rp1,5 miliar.
Lantas, gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp24,9 miliar, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Rp9,5 miliar.
Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan Sekjen Kemenkeu Ahmad Zikrullah menambahkan bahwa menjaga aset negara menjadi prioritas, apalagi setelah terjadi bencana alam di Palu hingga kerusuhan di Papua menjadi kekhawatiran.
"Kami sudah punya SOP, kami langsung koordinasi ke asuransi dan satuan kerja apakah ada dampak kerugian, untuk detailnya memang baru akan dieksekusi beberapa hari," ucapnya.
Dia mengatakan pihaknya masih akan terus memastikan supaya pihak asuransi segera melakukan tindakan dan menghitung kerugian. "Kami sudah ajukan klaim, sehingga survei bisa secepatnya, jika perlu pendalaman, lost adjuster segera mendapatkan nilainya, sehingga yang rusak segera dipulihkan," kata Zikrullah.
Ketua Konsorsium Asuransi BMN Sahata Lumban Tobing mengatakan pihaknya telah menunjuk loss adjuster yang akan menghitung jumlah kerugian atas dampak bencana banjir sesuai dengan kontrak polis.
Kendati begitu, Sahata belum menyebutkan jumlah klaim yang akan dibayarkan atas kerugian tersebut, mengingat survei penghitungan kerugian masih dalam proses. "Pertanggungannya memang perlu waktu untuk koordinasi," ujarnya.
Meski demikian, dia memastikan jumlah kerugian dan klaim tidak terlalu besar untuk gedung perkantoran. Dia mengatakan jumlah klaim yang terbesar justru akan terjadi pada objek mobil dan rumah tinggal.
