Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta jajaran di kementerian untuk memberikan ruang bagi pihak swasta, pengusaha lokal, hingga usaha kecil dan menengan untuk terlibat dalam menggarap proyek pemerintah.
Hal itu menjadi salah satu poin arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas yang digelar pada Selasa (11/12/2019).
Presiden meminta semua proyek yang dikerjakan pemerintah tidak seluruhnya diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk ke anak usaha dan cucu usaha perusahaan pelat merah.
“Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur jangan semuanya diambil oleh BUMN. Ini penting, digarisbawahi. Dari proyek-proyek yang besar-besar sama yang kecil-kecil yang seringkali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN. Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil, dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur,” ujarnya dikutip dari pidato pengantarnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur harus terarah pada penciptaan konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM.
Selain itu, Presiden juga meminta dilakukan pembenahan terus-menerus pada manajemen rantai pasok konstruksi mulai dari penyiapan sumber daya manusia (SDM), peralatan material, inovasi teknologi, dan juga pendanaan.
“Dalam penyiapan material konstruksi, saat ini masih terjadi gap antara supply dan demand. Misalnya, kebutuhan aspal sebesar 850.000 ton baru terpenuhi 70%, kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60%. Ini artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur.”
Adapun terkait dengan pembiayaan infrastruktur, kata Presiden tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai oleh APBN.
“Oleh karena itu, kita tawarkan model pembiayaan creative hybrid financing seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), lalu juga Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki dan di-reform sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik,” katanya.
