Bisnis.com, JAKARTA - Penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Bank Wakaf Mikro (BWM) harus semakin ditingkatkan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Bank Wakaf Mikro (BWM) Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Airlangga mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan, akses keuangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif tahun 2018 yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Survei tersebut menunjukkan, 70,3% penduduk dewasa Indonesia pernah menggunakan layanan keuangan formal, tetapi hanya 55,7% yang memiliki rekening. Data inklusi keuangan tersebut meningkat dibandingkan dengan data kepemilikan rekening tahun 2014 yang hanya sebesar 36% dan tahun 2017 sebesar 49%.
Airlangga mengungkapkan masih terdapat gap kepemilikan rekening di daerah yang maju, bila dibandingkan dengan daerah tertinggal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ketimpangan akses layanan keuangan di masyarakat.
"Inklusifivitas layanan keuangan masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat," katanya dikutip dari keterangan pers.
Sejalan dengan hasil survei tersebut, maka dibutuhkan program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program ini dikhususkan bagi masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, wanita, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar.
Salah satu program yang dapat menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan usaha mikro dan kecil adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro tersebut, lanjut Airlangga, amat bermanfaat bagi Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI). Hal ini karena selain kehadiran mekanisme pembiayaan “tanggung renteng”, BWM juga menyediakan program peningkatan kapasitas UMKM.
Hingga Oktober 2019, terdapat 54 BWM yang tersebar di 117 Provinsi dengan total pembiayaan mencapai Rp31,5 miliar dan telah disalurkan kepada 24 ribu nasabah. Airlangga berharap, melalui BWM, inklusi keuangan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Agar program keuangan inklusif dapat tersebar ke pelosok daerah, dukungan dan program yang inovatif dari TPAKD sebagai perpanjangan tangan dari DNKI juga diperlukan. TPAKD memiliki peran penting dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, mengentaskan kesenjangan akses keuangan desa dan kota, meningkatkan akses pembiayaan UMKM, serta berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerah.
Airlangga melanjutkan, TPAKD dapat mewujudkan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena, kini sudah terdapat 117 TPAKD yang menyebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mendukung rencana yang akan dilakukan oleh DNKI. Ia juga mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong masyarakat untuk dapat akses keuangan.
"Proses inklusivitas ini harus kita percepat,” katanya
