Bisnis.com, JAKARTA–Susunan kabinet yang sangat banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik berpotensi hambat langkah pemerintah untuk memperbaiki iklim perekonomian.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyoroti bahwa pada level makro, Presiden Joko Widodo cenderung menunjuk sosok-sosok profesional seperti contoh Sri Mulyani Indrawati yang kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan.
Namun, pada level mikro banyak kursi menteri yang diduduki oleh sosok-sosok partai yang belum tentu memiliki keahlian atas jabatan yang diisi.
"Ketidaksesuaian antara makro dengan mikro ini menimbulkan inkonsistensi, ini masalah yang krusial," ujar Burhanuddin dalam BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020, Senin (9/12/2019).
Selain masalah inkonsistensi, Burhanudin juga menilai bahwa Jokowi sebaiknya segera merealisasikan kebijakan jauh-jauh hari sebelum 2024.
Semakin dekat dengan 2024, maka semakin tinggi potensi partai koalisi untuk meninggalkan koalisi dalam rangka mengejar suara demi Pemilu 2024 yang tidak lagi akan diikuti oleh Jokowi.
Hal ini pun sebenarnya sudah diantisipasi oleh Jokowi dengan menggandeng Gerindra dan memberikan dua kursi menteri kepada partai yang notabene merupakan lawan politik Jokowi pada periode pertama pemerintahan.
"Meski di atas kertas pemerintahan Jokowi tampak solid, seluruh partai pendukung tidak ada yang sepenuhnya di bawah kontrol Jokowi," ujar Burhanuddin.
