Petugas memeriksa beras di gudang Perum Bulog Divre Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Alak, Kota Kupang. - Antara/Aloysius Lewokeda
Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menyoroti permintaan anggaran pembuangan stok beras (disposal stock) yang mutunya sudah berkurang oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menekankan bahwa permintaan disposal stock hingga 20.000 ton beras merupakan bukti keputusan impor beras tidak menggunakan data yang valid.
"Beras yang disimpan selama lebih dari 1 tahun membuktikan bahwa Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian tidak mampu memprediksi kebutuhan beras secara tepat, sehingga impor yang dilakukan pun berlebihan dan pemborosan," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (2/12/2019).
Seperti diketahui, Bulog sebelumnya meminta penggantian anggaran untuk mengolah atau memusnahkan 20.000 ton beras yang sudah mengendap di gudang Bulog selama lebih dari setahun.
"Dibuangnya beras sebanyak 20.000 ton dengan nilai Rp160 miliar merupakan sebuah kerugian negara yang tidak kecil, perlu ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian besar ini," katanya.
Proyeksi anggaran pengganti ini diambil dari rata-rata harga pembelian beras Bulog di kisaran Rp8.000 per kilogram.
Oleh sebab itu, Baidowi menyarankan agar pemerintah menyoroti keputusan impor beras pada tahun sebelumnya dan kenapa stoknya bisa sampai mengendap selama setahun. Kemudian, melakukan penelusuran tentang pihak yang paling bertanggung jawab atas besarnya impor beras di tahun 2018 tersebut.
"Karena besaran impor beras tahun 2018 memang perlu mendapatkan sorotan karena jumlahnya yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 impor beras mencapai 2,25 juta ton. Sementara pada 2017 hanya sebesar 305 ribu ton, sedangkan pada 2016 sebesar 1,28 juta ton," tutupnya.
