Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) yakin akan dapat memberi masukan-masukan positif kepada kemaritiman di Tanah Air dengan menjadi auditor eksternal International Maritim Organization (IMO) untuk periode 2020-2023.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Agung Firman Sampurna menyampaikan pihanya akan mengaudit laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO serta dua institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI).
Pemerinksaan pun meliputi pelayaran, perdagangan serta kepentingan khusus dalam trasnportasi dan navigasi maritim.
"Dengan semua informasi yang kami dapat, tetunya bisa kami bagikan kepada pemerintah guna meningkatkan kemaritiman di Tanah Air," katanya, dalam konferensi pers BPK, Sabtu (30/11/2019).
Di samping itu, Agung melanjutkan BPK nantinya juga akan mendapatkan informasi yang penting, bahkan yang sifatnya tidak bisa dipublikasikan ke publik, yang akan sangat bermanfaat bagi pemerintah.
"Jika memang ada informasi penting yang bisa kami bagikan. Tentu kami akan bagikan juga informasi tersebut,"
Adapun, informasi tersebut bisa berupa keamnanan hingga kemiliteran yang sifatnya sangat rahasia.
Selain itu, dengan temuan-temuan yang nantinya Agung menyampaikan juga akan ikut berperan akatif dalam pembuatan kebijakan maritim internasional.
"Karena pada akhirnya, kebijakan nantinya akan didasarkan oleh temuan dan anjuran dari pelaporan yang BPK buat. Kita akan masuk sistem IMO lebih dalam. Tak hanya sekadar anggota," ucapnya
BPK terpilih menjadi auditor eksternal International Maritim Organization (IMO) untuk periode 2020-2023, menyisihkan dua kandidat lain yaitu BPK dari Italia dan Inggris.
Pemilihan itu dilaksanakan dalam rangkaian Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris, pada Jumat (29/11/2019) waktu setempat. Agenda tersebut merupakan rangkaian Sidang Majelis IMO yang berlangsung sejak 25 November hingga 4 Desember 2019.
