Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buka Rapimnas Kadin, Wapres Ma'ruf Amin Serukan Ekonomi Kolaboratif

Badan usaha milik negara dan perusahaan besar di Tanah Air juga diminta berkolaborasi untuk mempercepat terciptanya Indonesia menjadi negara maju.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD La Nyala M., Ketua Kadin Rosan Perkasa R., serta sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju membuka Rapimnas Kadin 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019)./Bisnis-Anggara Pernando
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD La Nyala M., Ketua Kadin Rosan Perkasa R., serta sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju membuka Rapimnas Kadin 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019)./Bisnis-Anggara Pernando

Bisnis.com, NUSA DUA — Indonesia akan mengedepankan ekonomi kolaborasi untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa melalui kolaborasi pengusaha kecil dapat naik kelas. Badan usaha milik negara dan perusahaan besar di Tanah Air juga diminta berkolaborasi untuk mempercepat terciptanya Indonesia menjadi negara maju.

"BUMN menggandeng pengusaha-pengusaha kecil UMKM, juga pengusaha-pengusaha swasta besar. Sehingga ada kolaborasi dalam membangun ekonomi," kata Ma'ruf di sela pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2019 di Bali, Jumat (29/11/2019).

Dengan pendekatan kolaborasi ini, maka cita-cita bernegara seperti yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercipta.

"Pemerintah telah menetapkan berbagai program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Guna pelaksanaan program yang tepat sasaran tersebut, maka diperlukan peran serta pelaku dunia usaha untuk mewujudkannya," katanya.

Ma'ruf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia non aktif itu menambahkan saat ini guna menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh terdapat sejumlah masalah yang cukup besar harus dituntaskan melalui kolaborasi.

Masalah ini di antaranya yakni meningkatkan kembali laju perekonomian di tengah ketidakpastian akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

Indonesia juga harus berbenah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk menekan angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang masih dalam kategori tinggi. Gambaran statistik kesejahteraan ini harus jadi acuan untuk segera diturunkan.

"Struktur perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor. Angka Ekspor harus ditingkatkan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dan perekonomian semakin membaik," harapnya.

Wakil Presiden menilai para regulator bidang perekonomian juga harus meningkatkan sinergitas dan usaha bersama. Senergisitas ini harus ditunjukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, termasuk para pelaku usaha. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper