Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Minta KKP dan KLHK Kaji Aturan Perdagangan Koral

Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan kajian terkait penerbitan sertifikat kesehatan dalam perdagangan karang hias/koral yang berasal dari alam maupun transplantasi. 
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 25 November 2019  |  20:23 WIB
Seorang penyelam melakukan inspeksi untuk melihat kondisi terumbu karang di Great Barrier Reef, Australia - Reuters
Seorang penyelam melakukan inspeksi untuk melihat kondisi terumbu karang di Great Barrier Reef, Australia - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dibantu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melakukan kajian terkait penerbitan sertifikat kesehatan dalam perdagangan karang hias/koral yang berasal dari alam maupun transplantasi. 

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Senin (25/11/2019). 

"Kesimpulannya dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh KLHK dan KKP tentang aspek yang berdampak dari sisi negatif dan positifnya. Misal dari ekonomi, ekspor koral hanya Rp500 miliar, sementara [nilai ekspor] ikan karang bisa US$21 juta," kata Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi.

Dalam rapat diputuskan bahwa kajian ini selambat-lambatnya diserahkan pada pertengahan Desember 2019.  Komisi IV DPR juga meminta KKP, KLHK, dan LIPI melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi secara intensif atas kawasan konservasi. 

Sementara persoalan kewenangan atas pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tumbuhan dan satwa dilindungi di wilayah perairan, termasuk di dalamnya ekosistem terumbu karang, Komisi IV DPR menyerahkan kepada kedua kementerian untuk diselesaikan. 

Komisi IV DPR juga meminta pada para pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut. Jika ada perdagangan ilegal atau tidak sesuai undang-undang, Komisi IV DPR meminta agar pelakunya ditindak tegas. 

Di sisi lain, Dedi secara pribadi sepakat agar terumbu karang tidak dieksploitasi. Dengan begitu stok ikan akan terjaga begitu pula dengan kelestarian laut. 

Soal banyaknya pemutusan hubungan kerja akibat penghentian ekspor koral, Dedi tetap berpendapat bahwa yang perlu dijaga adalah konservasi lingkungan. Hal ini juga berkesinambungan terhadap nasib nelayan pada jangka panjang dengan tersedianya ikan yang banyak di perairan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kkp lingkungan hidup
Editor : Lucky Leonard
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top