Cakupan Kesehatan Semesta, Kemitraan Pemerintah dan Swasta Penting

Bisnis.com, JAKARTA - PT Johnson & Johnson Indonesia bersama Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara Dialog Kebijakan tentang Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang Berkelanjutan di Indonesia.
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 18 November 2019  |  16:08 WIB
Cakupan Kesehatan Semesta, Kemitraan Pemerintah dan Swasta Penting
Dialog Kebijakan tentang Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -  PT Johnson & Johnson Indonesia bersama Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan  menyelenggarakan acara Dialog Kebijakan tentang Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang Berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan acara untuk mempelajari sejumlah praktik terbaik internasional tentang pembiayaan inovatif di sektor kesehatan.

Ketua Kaukus Kesehatan DPR RI Suir Syam diikuti dengan keynote speech dari Mohammad Subuh mewakili Menteri Kesehatan menghadiri acara tersebut.

Acara dialog juga mengundang sejumlah pembicara internasional untuk berbagi sejumlah praktik global dalam pembiayaan inovatif di sektor kesehatan, seperti Mervin Teo, Vice President Quadria Capital Investment Management (Singapura); Prabu Thiruppathy, Ketua Kois Caring Financing (India);  Maureen Lewis, CEO dan Co-Founder Aceso Global (AS) dan Somil Nagpal, Lead Health Specialist dari World Bank Indonesia.

Para peserta dialog kebijakan ini mayoritas merupakan sejumlah pejabat kunci dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan dan para akademisi serta anggota organisasi internasional.

Sawan Malik, Presiden Direktur dari PT Johnson & Johnson Indonesia menyampaikan pentingnya kemitraan pemerintah dan perusahaan. “Di Johnson & Johnson, kami telah bekerja sama dan bermitra dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kami dapat mengembangkan dan memberikan solusi terintegrasi serta berbasis bukti untuk perawatan kesehatan,” ungkapnya, Senin.

Keberlanjutan adalah perhatian utama untuk membantu mencapai tujuan kesehatan nasional di Indonesia.

Pihaknya percaya bahwa sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC), kami sangat senang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Dialog Kebijakan hari ini tentang ‘Pembiayaan Inovatif untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) yang Berkelanjutan di Indonesia’,” ujarnya.

J & J mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai tujuan kesehatan nasional dan memahami bahwa hal ini akan membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk para donor, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan publik.

Pembiayaan inovatif untuk memperluas akses ke layanan kesehatan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) tetap menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia dan saat ini,

Setengah dari populasi dunia bahkan tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Pencapaian atas UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Di Indonesia, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang tentunya akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular ataupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa pertemuan dan dengar pendapat dengan pemerintah, Komisi IX DPR RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif.

Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kesehatan

Editor : Bambang Supriyanto
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top