Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki momentum besar menjadikan ekonomi syariah sebagai penopang ekonomi nasional melengkapi sistem keuangan konvensional yang saat ini berjalan.
Momentum itu terpantau dari laporan sejumlah lembaga tingkat dunia. Global Islamic Finance Report 2019 memberi Indonesia skor 81,93.
Nilai ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pasar keuangan terbesar di dunia. Padahal semenjak 2011, peringkat ini selalu dipegang oleh Malaysia ataupun negara-negara dari Arab.
Demikian juga laporan dalam Islamic Finance Development Report. Pada 2018 Indonesia berada pada posisi ke-10. Pada laporan tahun ini, posisi Indonesia melompat menjadi peringkat keenam.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan lompatan ini seharusnya bisa lebih besar. Pasalnya, dukungan politik dan birokrasi sebagai salah satu syarat percepatan telah dimiliki oleh Indonesia.
Dukungan politik dan birokrasi ini terlihat dari posisi para tokoh utama sektor keuangan Indonesia merupakan ketua lembaga keuangan syariah.
Ma'ruf mencontohkan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Wimboh Santoso juga merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang juga banyak memberi dukungan pengembangan ekonomi syariah. Perry sendiri merupakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Sementara dari pemerintahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2019-2023. Sedangkan Komite Nasional Keuangan Syariah dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Jadi kalau tidak maju ini [keuangan syariah ke depan] memang keterlaluan. Oleh karena itu kita ingin ke depan ini, ekonomi syariah lebih cepat dan lebih baik lagi," katanya.
Ma'ruf menyebutkan baik lembaga negara maupun lembaga madani yang berada di tengah masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah harus bergerak cepat namun tepat. Langkah ini akan membawa manfaat.
"Harus ada akselerasi, kita harus cepat karena kita sudah banyak ketinggalan [dibandingkan sistem keuangan konvensional], tapi harus tepat bekerjanya, dan kita harus bekerja memberikan manfaat dampak yang besar," katanya.
Ma'ruf menyebutkan Indonesia menjalankan sistem keuangan ganda dimana ekonomk syariah dapat berdampingan dengan sistem keuangan konvensional. Akan tetapi porsi kedua sistem masih tidak seimbang. Keuangan syariah baru menyumbang 8,6% dari keuangan nasional. Bahkan untuk sektor perbankan, keuangan syariah baru 5,6%.
"Visi pengembangan ekonomi dan keuangan harus diletakkan sebagai suatu pilihan aktifitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yg ekslusif [milik masyarakat beragama Islam] tapi menjadikan bersifat universal," katanya.
Ma'ruf menyebutkan ekonomi syariah dapat menjadi arus baru ekonomi Indonesia. Dengan tujuan yang baik sebagai sistem keuangan nasional maka didapatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
