Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam bernegara. Untuk itu, Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dapat menjalankan sistem perekonomian yang inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
"Untuk itu, diperlukan sistem ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sistem yang menyediakan mekanisme bagaimana masyarakat yang memiliki sumberdaya berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian sebaliknya, yang lmembutuhkan dibukakan akses keuangan seluas-luasnya," kata Ma'ruf dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival ke-6 di Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Ma'ruf meyakini sistem keuangan syariah merupakan piranti ekonomi yang akan menjadi solusi dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan keuangan guna menuju negara kesejahteraan ini.
"Pelibatan masyarakat terbawah akan menyejahterakan yang pada akhirnya mengurangi kesenjangan di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Non Aktif itu menambahkan meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat pesat yang ditunjukan dari sejumlah penelitian lembaga-lembaga Internasional menempatkan Indonesia sebagai 10 besar pemilik ekonomi syariah di dunia.
Akan tetapi jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang saat ini berjalan, maka persentase ekonomi syariah relatif masih kecil.
"Hingga Januari 2019 market keuangan syariah baru 8,6%, bahkan untuk perbankan baru 5,6%," katanya.
Untuk itu, Ma'ruf menyebutkan dalam periode Kabinet Indonesia Maju, Presiden dan Wakil Presiden akan tampil memimpin langsung penguatan kelembagaan keuangan syariah.
"Berbagai upaya harus dilakukan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia. Tapi kita tidak akan membenturkan dengan ekonomi keuangan konvensional," katanya.
