Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang program prioritas dan program kerja 2020-2024. Terdapat empat kelompok program yang disasar untuk 5 tahun ke depan.
Empat program yang disasar antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, serta peningkatan daya saing ekonomi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat 15 program prioritas atau quick wins yang akan diselesaikan dalam 6 bulan mendatang.
“Sebelumnya presiden sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga, Kamis (7/11/2019).
Program prioritas yang akan diselesaikan antara lain implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, jaminan produk halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, hingga penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Lebih lanjut, ada pula kebijakan untuk perbaikan kredit usaha rakyat (KUR), penerapan kartu Pra Kerja, pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batu bara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono menambahkan bahwa program yang disusun telah sesuai dengan visi misi presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.
Tiga kriteria yang program yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian antara lain harus bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat, bersifat lintas sektoral dan memiliki implikasi kepada kerja kementerian lain, serta menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech.
“Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” ujar Susiwijono, Kamis (7/11/2019).
