Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu bertindak cepat untuk menindaklanjuti tawaran dan kesepakatan kerja sama yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS), dalam kunjungan bisnis Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan hal tersebut diperlukan agar peluang investasi dan perdagangan yang ditawarkan oleh AS dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, selama ini Indonesia masih terbilang cukup lambat dalam menindaklanjuti peluang bisnis yang ditawarkan oleh negara mitra dagang dan investasinya.
“Pengusaha kita sudah proaktif, maka pemerintah juga harus proaktif. Negara-negara pesaing kita sangat cepat menindaklanjuti peluang yang ada di tiap pertemuan bilateral. Apalagi AS sangan menjunjung sekali asas fair trade dan resiprokal. Kalau kita lambat menindaklanjutinya, maka peluang yang ada akan lewat begitu saja” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (6/11/2019).
Dia mengatakan, dalam sejumlah pertemuan bisnis dengan pengusaha asal AS, Indonesia mendapatkan apresiasi dalam menjaga kondisi perekonomiannya. Namun, para pebisnis Paman Sam juga memberikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh Indonesia agar dapat menarik sebagai mitra dagang dan investasi bagi pengusaha AS.
Menurutnya catatan tersebut a.l. peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia dan kepastian hukum bagi investasi. Dua hal tersebut menurutnya menjadi sorotan dan acap kali dibandingkan oleh pengusaha AS dengan kondisi yang yang terjadi di Vietnam.
Agresivitas pemerintah dalam menindaklanjuti kesepakatan bisnis yang dilakukan dengan AS, akan memberikan daya pikat tersendiri bagi pebisnis asal negara tersebut. Pasalnya, usai berkunjung ke Indonesia, Ross dan rombongan bisnisnya akan menyambangi Vietnam pada 7 November.
“Kita sadar, kita tidak bisa disandingkan dengan Vietnam secara apple to apple. Vietnam memiliki insentif yang menarik seperti pemberian tanah secara gratis ke investor, sementara kita tidak. Namun kita punya pasar yang besar yang tidak dimiliki oleh Vietnam. Poin seperti ini yang harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Adapun, dalam pertemuan antara Kadin dan rombongan pebisnis AS yang dibawa oleh Ross pada Rabu (6/11), akan dibahas mengenai peluang kerja sama di sektor jasa, teknologi, keuangan, infrastruktur dan program kota pintar.
Dia mengatakan, pebisnis AS sangat tertarik masuk ke sektor kepelabuhan dan bandar udara. Terlebih AS saat ini sedang gencar menawarkan mega proyek infrastruktur pesaing One Belt One Road yang diusung China ke negara-negara Asia. Mega proyek tersebut adalah Blue Dot Network yang diinisiasi oleh AS, Jepang dan Australia.
“Pebisnis AS mengatakan, mereka tahu kita banyak kasih peluang investasi ke China. Maka dari itu mereka juga ingin diberikan peluang yang sama. Tentu ini memberikan potensi yang baik bagi kita,” ujarnya.
Adapun, dalam pertemuannya dengan Mendag AS Wilbur Ross pada Rabu (6/11), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negara tersebut tertarik bekerja sama dengan RI di sektor perbankan, telko, farmasi, kedirgantaraan, kesehatan, jasa dan permesinan. Menurutnya, pertemuan tersebut lebih banyak membahas mengenai peluang investasi kedua negara.
“Prinsipnya kami akan segera fasilitasi perusahaan AS di Indonesia. Nah, hal ini yang akan kami upayakan sesegera mungkin salah satunya melalui penerapan omnibus law yang akan selesai 3 bulan ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, terkait dengan pelonggaran ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan data center yang merupakan bagian dari peninjauan ulang fasilitas generalized system of preferences (GSP), Airlangga mengklaim sudah ada komitmen mengenai dua persoalan itu.
“Itu [pelonggaran GPN] akan kita bahas lagi dengan otoritas terkait, BI [Bank Indonesia] dan OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. [Data center] PP- nya sudah ada, tinggal kita implementasi law-nya di OJK dan BI,” jelasnya.
Setelah negosiasi GSP selesai, pemerintah juga bakal mengajukan kemudahan akses bagi ekspor furniture dan tekstil ke AS.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Iman Pambagyo mengatakan terkait dengan peninjauan ulang fasilitas GSP untuk Indonesia , dia menyatakan negosiasi sektor perdagangan telah selesai. Kini, isu pembahasan yang tersisa ada di sektor perbankan dan keuangan.
“Dalam waktu dekat, mungkin tiga bulan ke depan sudah bisa kita dapatkan hasil review GSP dari AS. Isunya sekarang di luar kewenangan Kemendag. Maka dari itu penanganannya ada di Kemenko Perekonomian. Dalam waktu dekat kita akan ke AS lagi untuk berkomunikasi dengan mereka,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menyatakan negosiasi terakhir mengenai GSP bakal diselesaikan setidaknya hingga Desember tahun ini. Dia mengatakan kedatangan Ross bertemu Presiden Joko Widodo utamanya membahas soal GSP. Presiden Jokowi juga diakuinya menginginkan agar negosiasi tersebut bisa segera menghasilkan kesepakatan.
“Ini kan masalah yang sudah lama dibahas dan tadi sudah ada satu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk negosiasi, untuk menyelesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ross mengatakan pemerintah AS menjanjikan upaya peninjauan kembali fasilitas GSP untuk Indonesia bakal diselesaikan dalam waktu dekat. Dia mengatakan saat ini pembahasan mengenai GSP untuk Indonesia masih dibahas di kantor United States Trade Representative (USTR).
Dia menilai negosiasi antara USTR dan pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan pemberian fasilitas GSP bagi RI berjalan sangat konstruktif. Hal itu diyakininya akan membuat proses pembahasan berjalan lancar dan saling menguntungkan
“Komunikasi antara USTR dan Pemerintah Indonesia sangat baik. Kami mengharapkan dapat menyelesaikan pembahasan tersebut dan dapat mengumumkan hasilnya secepat mungkin kepada Indonesia,” ujarnya.
