Bisnis.com, BOGOR - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan kompak dalam menangani kemacetan Jalur Puncak, Kabupaten Bogor yaitu melalui sistem kanalisasi 2-1 sebagai pengganti sistem buka-tutup atau one way.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyatakan berbeda pandangan antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan hal yang wajar.
"Jangan Panglima ke kanan, Wakil Panglima ke kiri. Kalau berantem semua berantakan nanti," ujarnya saat dimintai tanggapan mengenai sikap Iwan Setiawan yang berbeda pandangan dengan langkah Bupati seperti dikutip Antara, Kamis (31/10/2019).
Hanya saja, dia menganggap bahwa upaya Bupati Ade Yasin memecah kemacetan Jalur Puncak melalui sistem kanalisasi 2-1 perlu mendapat apresiasi.
Alasannya, dia menegaskan tidak ada terobosan baru dari pemerintah sejak 32 tahun silam untuk menangani kemacetan di Jalur Puncak, selain mengandalkan sistem buka tutup.
"Jadi kalau Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berniat baik bertujuan baik mencari solusi terbaik untuk masyarakat, kita harus apresiasi, jangan anggap salah kemudian menyoraki," tutur politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga
Seperti diketahui, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan berbeda pandangan mengenai uji coba sistem kanalisasi 2-1 di Jalur Puncak. Menurutnya sistem 2-1 dapat menimbulkan kemacetan lebih parah, ketimbang sistem satu arah.
“Saya khawatirkan, antara orang menyeberang, masuk gang, dan angkot. Itu yang masalah,” kata Iwan.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin membeberkan beberapa catatan setelah melakukan pemantauan secara langsung uji coba sistem kanalisasi 2-1 Jalur Puncak, Kabupaten Bogor yang dilakukan pada Minggu (27/10/2019), sebagai pengganti sistem buka tutup atau satu arah.
"Ada beberapa catatan selama pemantauan berlangsung. Insyaallah beberapa catatan-catatan ini akan segera dicarikan solusinya bersama," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bogor jalur puncak BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
