Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tak kunjung mengumumkan realisasi APBN 2019 per September 2019 sejak munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 144/2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN Tahun Anggaran 2019.
Sebagaimana yang menjadi tradisi dari bulan ke bulan, realisasi anggaran selalu diumumkan oleh Kementerian Keuangan pada pertengahan atau akhir bulan. Namun hingga hari ini pemerintah tak kunjung mengungkapkan besaran realisasi anggaran per September 2019.
Pemerintah juga masih enggan mengungkapkan nominal besaran defisit serta outlook baru atas pendapatan, shortfall pajak, serta belanja negara untuk 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun enggan berbicara terlalu banyak terkait proyeksi anggaran tahun ini. "Nanti pembahasannya secara rilis sendiri saja soal APBN," ujarnya singkat kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).
Pasca-diundangkannya PMK No. 144/2019, pemerintah sudah mengungkapkan bahwa defisit anggaran 2019 bakal melebar dari 1,94% terhadap PDB sebagaimana tertuang dalam outlook menjadi 2%-2,2% terhadap PDB.
Dengan pelebaran defisit tersebut, Bisnis.com mengestimasikan secara nominal defisit anggaran melebar dari Rp310,81 triliun menjadi Rp322 triliun hingga Rp354 triliun.
Apabila berpegang pada arah kebijakan pemerintah di mana telah ditegaskan bahwa belanja pemerintah yang produktif tidak akan dipangkas, maka dapat diasumsikan bahwa pelebaran defisit disebabkan oleh kinerja pendapatan negara yang tak kunjung meningkat.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan pun masih enggan mengungkapkan berapa besaran shortfall pajak terbaru setelah pada pertengahan tahun diungkapkan bahwa shortfall akan mencapai Rp140 triliun. "Ya pokoknya masih challenging lah," ujar Robert, Selasa (29/10/2019).
Robert mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih tetap terkontraksi sedangkan penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan serta transportasi dan pergudangan masih tumbuh sebagaimana pada Agustus 2019.
Berdasarkan laporan realisasi APBN per Agustus 2019, tercatat bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar -16,3% (yoy), sedangkan penerimaan pajak dari jasa keuangan serta transportasi dan pergudangan masing-masing tercatat tumbuh masing-masing sebesar 7,7% dan 20,7%.
Meski belum ada kejelasan dari Direktorat Jenderal Pajak, keterangan dari Direktur Jenderal Anggaran Askolani masih memberikan sedikit petunjuk mengenai status anggaran per September 2019.
Askolani mengungkapkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pada September 2019 masih tercatat hampir mirip dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada Agustus 2019 yang tumbuh 0,21% (yoy). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman minggu lalu.
"Ada beberapa penerimaan yang lebih baik entah PPh atau PPN karena kinerja bulanannya membaik, saya lupa PPN atau PPh non migasnya," ujar Askolani kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).
Meski disebutkan bahwa kinerja penerimaan pajak mulai membaik, Askolani mengungkapkan bahwa defisit anggaran per September 2019 tercatat mencapai 1,7% hingga 1,8% dari PDB.
Adapun defisit anggaran per Agustus 2019 tercatat mencapai 1,24% terhadap PDB yang mencapai Rp199,06 triliun.
Dengan adanya selisih yang jauh antara defisit pada Agustus 2019 dan September 2019 serta pertumbuhan penerimaan pajak yang tidak berubah, hal ini mengindikasikan bahwa belanja negara tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan penerimaan pajak dari bulan ke bulan.
