Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terkait dengan sertifikasi halal bagi para pekerja untuk industri pariwisata ramah muslim atau halal tourism.
Ketua Tim Percepatan Pengambangan Pariwisata Halal Kemenparekraf Anang Sutomo mengatakan perlunya sertifikasi halal bagi pekerja pariwisata ramah muslim adalah untuk meyakinkan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke destinasi ramah muslim tersebut.
Anang menuturkan sertifikasi halal bagi sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari sembilan program prioritas pariwisata ramah muslim atau halal tourism.
“Jadi kami bekerja sama dengan crescent rating GMTI [Global Muslim Travel Index], itu foundation yang ada di Singapura. Kami sih berharap ke depan Indonesia juga punya lembaga sertifikasi halal untuk sumber daya manusia,” katanya kepada Bisnis.com belum lama ini.
Dalam hal ini, Anang menuturkan pihak crescent rating GMTI sudah memiliki standar kompetensi tersendiri. Sebagai contoh, untuk pekerja di sebuah restoran makanan halal. Untuk mengelola restoran yang bersertifikat halal, pekerja tersebut harus menguasai beberapa unit kompetensi.
Pertama, dia bisa mengelola pembeliannya. Jadi, saat membeli bahan, pengelola restoran tersebut harus tahu bagaimana membedakan bahan makanan yang halal dengan yang tidak. Tak hanya itu, ketertelusuran bahan makanan tersebut juga harus jelas.
Kedua, kemampuan untuk menyimpan dan memisahkan bahan makanan halal dengan yang tidak.
“Dia mampu masak pakai kitchen utensil dan equipment yang terpisah dengan bahan nonhalal. Kompetensi itu dikumpulkan sampai tahap penyajian dan promosi bagaimana dia mempromosikan makanannya, kalau dia certified dia bisa dapat sertifikat halal,” jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya sertifikat halal bagi pekerja baik di hotel, restoran atau fasilitas penunjang lain di pariwisata halal tersebut, wisman muslim tidak akan ragu-ragu untuk datang ke Indonesia.
Sementara itu, untuk mengembangkan pariwisata halal, selain sertifikasi halal baik untuk SDM maupun restoran dan hotel, Kemenpar juga memiliki program prioritas lainnya.
Pertama, pemahaman konsep pariwisata halal. Anang mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang mispersepsi atau salah paham dengan istilah pariwisata halal. Seringkali, masyarakat mengaitkan dengan keyakinan tertentu.
Kedua, sistem informasi digital. Ketiga, investasi pariwisata halal. Keempat, riset dan pengembangan. Kelima, buku panduan bagi pengunjung.
Keenam, paket wisata halal dan daya tarik untuk wisman muslim. Ketujuh, jangkauan pemasaran. Terakhir, regulasi dan kelembagaan pariwisata halal.
Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari menuturkan sebetulnya untuk sertifikasi halal bagi SDM, Kemenparekraf bisa bekerja sama dengan lembaga di Malaysia.
“Sertifikat halal bagi pekerja sangat baik. Hanya saja, kenapa bekerja sama dengan Singapura yang bukan negara Islam? Sebaiknya agar cakupan internasional bisa bekerjasama dengan Malaysia, apalagi Malaysia adalah negara Islam yang satu rumpun,” kata Azril.
Meski demikian, dia menyarankan agar bisa target jumlah kunjungan wisman muslim yang ditetapkan bisa tercapai, Kemenparekraf harus membuat pengemasan produk yang sempurna.
Berdasarkan data Kemenparekraf yang diterima Bisnis.com, dalam 5 tahun ke depan atau 2024, target wisman muslim yang datang ke Indonesia bisa sebesar 6 juta wisman.
Pada 2023 target wisman muslim sebanyak 5,5 juta jiwa, pada 2022 sebanyak 5 juta wisman muslim, pada 2021 sebanyak 4,5 juta dan pada 2020 atau tahun depan Kemenparekraf menargetkan wisman muslim sebanyak 4 juta jiwa.
Sementara itu, hingga akhir 2019 diproyeksikan wisman muslim yang ke Indonesia menembus 3,6 juta jiwa.
