Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara bersama kedua wakilnya dinilai dapat diandalkan untuk mendorong kinerja perusahaan milik negara.
Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database, mengatakan bahwa Erick Tohir dan dua wakilnya, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmojo, bisa diandalkan mengubah kompetensi dan budaya bisnis perusahaan milik negara.
“Erick adalah menteri muda dari kalangan profesional dan memiliki segudang pengalaman dan cerita sukses mengolah korporasi. Sementara, Budi Gunadi Sadikin adalah mantan Dirut Bank Mandiri dan PT Indonesia Asahan Alumina,” ujarnya pada Minggu (27/10/2019).
Dia melanjutkan Budi bersama mantan menteri BUMN, Rini Seomarno dan mantan menteri ESDM, Ignatius Jonan, sukses melakukan aksi korporasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan mengakuisisi 51 persen saham perusahan tambang tembaga dan emas raksasa, PT Freeport Indonesia. Budi, tuturnya, sangat sukses mengembang tugas di Bank Mandiri dan juga sukses memimpin Inalum.
“Begitu pun Kartika Wirjoatmojo [yang juga Dirut Bank Mandiri] adalah profesional yang sangat diandalkan di bidang keuangan, terutama perbankan. Tantangan perbankan dan industri keuangan kita ke depan sangat berat. Begitupun bank-bank BUMN, harus mampu berkompetisi dengan bank-bank asing yang sangat menjadi dominan di Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, Erick dan dua menterinya juga harus mampu menciptakan good corporate governance di BUMN dan membendung laju korupsi.
Selain itu, ujarnya, banyak pimpinan BUMN yang diutus dari partai politik dan beberapa kelompok bisnis dengan berbagai kepentingannya. Hal ini memerlukan seorang pemimpin yang berani agar tidak tersandera egosektoral.
“Erick harus mampu mengubah budaya BUMN menjadi lebih kompetitif, mampu bersaing di pasar global, dan beradaptasi dengan cara-cara berbisnis baru di zaman ekonomi digital yang tumbuh cepat sekarang ini,” ucapnya.
Dia yakini ketiga nakhoda itu bisa mengurus 142 BUMN yang selama ini banyak mendapat injeksi modal negara, tetapi performanya tidak menggembirakan.
“Banyak sekali BUMN yang tak menghasilkan laba dan sanggup menjalankan public service offering sesuai UU BUMN. Selain itu, dari 142 BUMNm baru 13 badan usaha yang mampu memberikan dividen bagi negara pada 2019 sebesar Rp 62 triliun. BUMN seharusnya bisa lebih besar lagi menghasilkan dividen agar bisa menambah penerimaan negara dan bisa mengurangi beban utang,” lanjutnya.
