Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan belum berencana merombak direksi BUMN dalam waktu dekat seperti yang dilakukan oleh pendahulunya Rini M. Soemarno beberapa waktu lalu dan sempat menimbulkan kekisruhan.
Ditemui usai rapat koordinasi 5 Destinasi Wisata Superprioritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2019) Erick mengatakan bahwa dirinya masih fokus melakukan pembenahan di lingkungan Kementerian BUMN. Selain itu, dia juga akan fokus merevisi sejumlah Peraturan Menteri (BUMN) yang dinilainya tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lain.
"Permen yang harus saya ubah karena memang Presiden juga sudah bicara bagaimana Permen-Permen yang timpang tindih dan menghambat pembukaan lapangan kerja itu harus juga diselaraskan dalam waktu satu bulan. Ini mulai kita periksa Permen apa yang akan menghambat," katanya Sabtu (26/10/2019).
Erick tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Permen BUMN manakah yang dinilai tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lain dan menghambat pembukaan lapangan kerja di Tanah Air. Namun yang jelas, upaya tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Kementerian BUMN
Ketika disinggung mengenai jabatan direksi di sejumlah BUMN tak terkecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Indonesia Asahan Alumunium, Erick menyebut telah melakukan sejumlah persiapan untuk mencari pengganti kursi-kursi direksi yang ditinggalkan itu.
Sebagai catatan, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Inalum Budi Gunawan Sadikin saat ini telah menjadi Wakil Menteri BUMN yang akan membantu Erick Thohir. Adapun selain Bank Mandiri dan Inalum, BUMN lain yang juga mengalami kekosongan jabatan direksi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang kosongsetelah penolakan Suprajarto, eks Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditunjuk para pemegang saham BTN untuk menjadi pimpinan.
Terkait dengan hal tersebut, Erick mengatakan bahwa dirinya akan menemui Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Senin (28/10/2019) untuk membahas pengganti direktur utama bank BUMN yang kini masih kosong atau dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
"Saya juga harus bertemu pihak OJK pada Senin, 28 Oktober 2019, mungkin juga nanti ke Gubernur BI untuk juga membicarakan perubahan-perubahan di bank-bank BUMN, jangan sampai nanti dibilang tidak ada koordinasi," ungkapnya.
Erick belum tidak memberikan penjelasan lebih lanjut siapa sosok yang nantinya akan mengisi kursi direktur utama di kedua bank BUMN tersebut. Tapi, menurutnya calon direktur utama itu tentunya harus sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
Adapun Erick menyebut kriteria yang diinginkan oleh Presiden Jokowi adalah kedua calon direktur utama bank BUMN itu harus memiliki visi yang sama dengan, serta mampu bersinergi dengan BUMN lain dan swasta agar mampu membangun ekosistem ekonomi nasional yang sehat.
"Kita ingin membentuk tim yang benar-benar profesional, yang bervisi sama dengan visi Presiden Jokowi. Bukan nanti punya visi sendiri. Ini harus menjadi bagian sinergitas yang tidak hanya antar kementerian, tapi juga dengan ekosistem lain termasuk swasta," tegasnya.
