Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Catatan Ekonom terkait Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penunjukan sebagian menteri-menteri di bidang ekonomi sudah tepat. Pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati yang kembali ke pos Menteri Keuangan merupakan beberapa di antaranya.
Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jajaran menteri dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019)./Antara
Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jajaran menteri dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan sejumlah menteri di bidang ekonomi yang memiliki pengalaman birokrasi disambut positif. Meski demikian, pos kementerian teknis yang diisi politisi partai politik diperkirakan menghambat pengeluaran kebijakan-kebijakan yang optimal.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penunjukan sebagian menteri-menteri di bidang ekonomi sudah tepat. Pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati yang kembali ke pos Menteri Keuangan merupakan beberapa di antaranya.

Menurut Yusuf, kedua nama tersebut telah memiliki pengalaman segudang di bidang birokrasi. Hal ini dipandang sebagai nilai tambah dan akan memudahkan Airlangga dan Sri Mulyani dalam proses kerja ke depannya.

"Dengan pengalaman tersebut, eksekusi kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo bisa lebih cepat dilakukan dan terealisasi," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (23/10/2019).

Meskipun mengapresiasi pemilihan nama di pos Menko Perekonomian dan Menkeu, Yusuf menyayangkan penunjukkan beberapa nama di kementerian teknis yang diisi oleh anggota partai politik.

Menurutnya, orang-orang yang mengisi pos kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas seharusnya diisi dari kalangan profesional.

Kementerian-kementerian teknis tersebut, lanjutnya, memerlukan pengalaman di bidang sejenis secara signifikan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan optimal.

Ia mencontohkan penunjukkan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kendati ia pernah mengenyam pendidikan di bidang planologi, Yusuf menilai Suharso belum memiliki banyak pengalaman di bidang yang sama.

Ia menuturkan, Kementetian PPN/Bappenas memiliki pendekatan yang cukup kuat dari hasil-hasil riset. Selain itu, Kementerian ini akan menjadi pengawal utama dalam proses pemindahan ibukota, sehingga kebijakan yang diambil akan bersifat lintas sektor.

"Dari rekam jejak Menteri PPN/Kepala Bappenas pada kabinet sebelumnya juga tidak ada yang bertahan lama," kata Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper