Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diprediksi masih kuat pada kisaran 5 persen. Namun, pemerintah harus bisa menjaga konsumsi domestik.
Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan mengungkit daya beli sangat diperlukan dalam rangka melengkapi pelonggaran moneter yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor global dan domestik masih membayangi perekonomian Indonesia tahun depan.
Direktur Riset CORE Piter Abdullah menerangkan bahwa faktor-faktor yang masih membayangi perekomian antara lain adalah perang dagang antara AS dan China yang tak kunjung usai dan diproyeksikan masih berlanjut pada 2020.
Hal itu akan menekan harga komoditas andalan Indonesia seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara yang pada akhirnya turut menekan pertumbuhan ekspor Indonesia ke depan. Jadi, tahun depan masih sangat sulit bagi Indonesia untuk menggunakan ekspor sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi pada 2020.
Hal ini pun pada akhirnya akan memperlebar defisit neraca dagang yang juga diikuti dengan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian pada 2020 akan sangat bergantung pada konsumsi dan investasi.
Piter menambahkan bahwa Kementerian Keuangan saat ini masih terlalu bermain aman dalam pelaksanaan penganggaran.
Hal itu tampak dari defisit anggaran pada 2020 yang direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp307,2 triliun, lebih rendah dari outlook 2019 yang mencapai 1,93 persen dari PDB atau sebesar Rp310,8 triliun.
“Fokus pemerintah ke depan perlu mendorong konsumsi, maka perlu ada belanja yang lebih besar dan insentif pajak yang besar. Namun, konsekuensinya defisit melebar dan utangnya bertambah,” ujar Piter, Jumat (18/10).
Pemerintah sesungguhnya masih memiliki ruang untuk terus mendorong defisit anggaran hingga 3 persen dari PDB dan juga meningkatkan rasio utang hingga 60 persen dari PDB. Namun, pemerintah hingga saat ini masih bermain aman dengan menjaga defisit di bawah 2 persen dari PDB dan menjaga rasio utang di bawah 30 persen dari PDB.
Tahun ini, konsumsi domestik pun juga menunjukkan adanya tanda-tanda perlambatan dengan tertekannya perolehan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkontraksi 6,47 persen (yoy) pada Agustus 2019. “Kenaikan-kenaikan itu akan menggerogoti konsumsi dan ini akan berdampak pada produksi. Penerimaan PPN akan turun dan produksi dari sektor industri manufaktur juga akan turun,” ujar Piter.
Apabila daya beli masyarakat dijaga, bisa jadi pemerintah tidak perlu memberikan insentif perpajakan seperti superdeductible tax atas vokasi dan riset yang masing-masing mencapai 200 persen dan 300 persen dari pendapatan bruto pada tahun depan.
Kepala Ekonom BCA David E. Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tetap kuat di angka 5 persen—5,2 persen mengingat dominannya kontribusi konsumsi domestik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Adapun, yang menjadi PR bagi pemerintah pada 2020 adalah memperkuat investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
David mengungkapkan bahwa Vietnam saat ini mulai kewalahan dengan banyaknya investasi yang masuk ke negara tersebut karena kurang siapnya infrastruktur.
Hal ini pun pada akhirnya meningkatkan biaya logistik serta memperpanjang waktu dwelling time pelabuhan-pelabuhan di Vietnam. “Itu bisa saja menjadi peluang kita untuk meningkatkan investasi tahun depan,” ujar David, Jumat (18/10).
BELANJA PEMERINTAH
Kepala Kajian Makro LPEM Universitas Indonesia Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan belanja tidak serta merta akan menstimulus perekonomian karena kualitas belanja pemerintah hingga saat ini masih rendah dan tidak tepat sasaran.
Alhasil, untuk tahun depan yang perlu diintesifkan adalah investasi karena melalui investasi akan tercipta lapangan kerja yang pada akhirnya membantu peningkatan konsumsi domestik.
Febrio mengatakan untuk tahun depan pemerintah masih perlu memperbaiki sistem perizinan serta merelaksasi hambatan-hambatan nontarif seperti tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), daftar negatif investasi (DNI), hingga UU Ketenagakerjaan.
Investasi yang seharusnya masuk ke Indonesia juga harus bersifat jangka panjang di mana produk yang dihasilkkan harus memiliki nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, investasi ke depan harus diprioritaskan pada sektor teknologi.
Hal ini memang pada akhirnya akan berimplikasi pada rendahnya serapan tenaga kerja. Namun, kebijakan tersebut secara jangka panjang bakal mampu menekan impor atas produk-produk teknologi yang selama ini tidak mampu diproduksi di Indonesia. “Kalau investasinya padat karya terus maka 5 tahun lagi kita akan terus mengimpor karena kita tidak bisa menciptakan produk yang nilai tambahnya tinggi.”
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada APBN 2020 diasumsikan mencapai 5,3 persen dengan pertumbuhan konsumsi domestik mencapai 5 persen dan investasi mencapai 6 persen. IMF dan World Bank pun sama-sama memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,1 persen dengan pertumbuhan konsumsi domestik 5,1 persen dan investasi 5 persen.
