Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lima Tahun Jokowi-JK, Ini Tanggapan Pelaku Usaha Industri Kehutanan

Sepanjang 5 tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, keberpihakan terhadap industri kehutanan sudah bisa dirasakan para pelaku usaha.
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 18 Oktober 2019  |  15:47 WIB
Lima Tahun Jokowi-JK, Ini Tanggapan Pelaku Usaha Industri Kehutanan
Pekerja menata potongan kayu Sengon atau Albasia di depo penampungan kayu Desa Kalibanger, Gemawang, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (4/1/2019). - ANTARA/Anis Efizudin
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 5 tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, keberpihakan terhadap industri kehutanan sudah bisa dirasakan para pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Bambang Soepijanto menilai selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap industri kehutanan sangat bagus. Instrumen untuk menumbuhkan daya tarik pasar pun disediakan. 

Bahkan. Jokowi dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan tentang kebangkitan industri perkayuan. "Kebijakannya sudah on the track," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (17/10/2019).

Kendati demikian posisi industri perkayuan Indonesia memang belum bisa dikatakan kuat. Hal ini dikarenakan kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang belakangan buruk dan menjadi salah satu penghambat tumbuhnya industri perkayuan.

Vietnam dan China, kata Bambang, mampu mengekspor produk kayu dengan harga murah. Untuk Indonesia, hal ini menjadi dilematis.

Untuk membuat harga produk olahan kayu orientasi ekspor yang murah tidak mudah. Pasalnya, bahan bakunya berupa log atau kayu bulat juga tidak murah, sementara jika bahan baku murah, cash flow untuk pengusaha di hulu tidak bagus. 

Beberapa waktu lalu Jokowi mengundang pelaku usaha industri kehutanan untuk meminta masukan apa yang perlu ditingkatkan pemerintah. Usulan seperti penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) kayu bulat yang saat ini dipatok 10% pun tengah dipertimbangkan. 

"Tapi apakah kalau sudah dipenuhi daya saing bisnis bisa lebih baik? Belum tentu. Masih harus cari solusi yang terbaik untuk hadapi pasar luar," pungkas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kehutanan
Editor : Lucky Leonard
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top