Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja industri nasional dalam lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai belum optimal.
Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rerata kinerja sektor manufaktur periode itu hanya mencapai 4% dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minumam, masih menjadi daya penggerak industri nasional.
Di sisi lain, kendati bertumbuh, kinerja ekspor produk manufaktur dinilai terlalu lambat. Pangsa pasar produk industri nasional tergerus oleh sejumlah negara lain, termasuk Vietnam.
Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga dalam produksi manufaktur high tech.
Kendati pasar global menurun, kata Faisal, seharusnya pangsa pasar ekspor Indonesia masih bisa terjaga dengan perluasan jangkauan.
"Ini persoalan daya saing. Perluasan pangsa pasar hampir stagnan. Memang ekonomi global melambat, tetapi semua negara mengalami penurunan sehingga pangsa tidak seharusnya turun," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2019).
Terkait investasi ke sektor industri, Faisal menyoroti realisasinya yang dalam 3 tahun terakhir mengalami kontraksi. Padahal, jelasnya, aliran penanaman modal secara keseluruhan bertumbuh 5% - 6% pada periode tersebut.
Aliran investasi itu, jelasnya, lebih mengalir kes sektor jasa dan sektor lainnya.
"Sayang sekali kalau invetasi malah ke sektor jasa sebab Indonesia punya sumber daya. Harusnya investasi manufaktur diperkuat," ujarnya.
Faisal mengatakan ada sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Salah satunya adalah persoalan yang terlalu kompleks terkait kebijakan arah pengembangan manufaktur dan implementasinya.
Dia mengakui bahwa pemerintah banyak mendorong kebijakan untuk menyokong pertumbuhan industri. Namun, eksekusi kebijakan hingga ke level bawah dan antarkementerian/lembaga tidak sesuai harapan.
Ketidaksinkronan implementsi kebijakan itu, misalnya terkadi pada penyediaan bahan baku produksi dari dalam negeri yang sulit dengan berbagai macam prosedur teknis lapangan yang justru memberatkan.
"Tidak kelihatan komitmen yang kuat, seperti halnya fokus pembangunan infrastruktur, sedangkan kebijakan di level teknis yang justru banyak memengaruhi industri ternyata tidak kondusif dan sebaliknya bahkan merusak," ujarnya.
Faisal menilai paket kebijakan yang didorong pemerintah pusat dengan fokus pada deregulasi untuk mempermudah perizinan justru terkendala di daerah. Tidak mengherankan, kondisi membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya.
Di samping itu, katanya, hambatan manufaktur juga datang dari problem tenaga kerja, pemenuhan bahan baku, tingginya biaya energi dan biaya logistik kendati pembangunan infrastruktur sudah dipacu dalam lima tahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
